SEMARANG, Banggasemarang.id — DPRD Jawa Tengah mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah untuk mengendalikan keamanan persediaan bahan pokok dan stabilitas harga selama Ramadan hingga menjelang Idul Fitri 1446 H.
Wakil Ketua DPRD Jateng, Setya Arinugroho menyebutkan lonjakan harga yang tidak wajar pada beberapa kebutuhan dan beberapa daerah perlu diintervensi oleh pemerintah.
“(Harga) Kebutuhan pokok naik selama Ramadan itu memang sebuah keniscayaan. Kita tidak bisa mengindarinya. Nah, butuh peran pemerintah untuk menstabilkan lonjakan harga melalui operasi pasar. Ini harus bisa dilaksanakan secara optimal biar harga-harga pasar bisa ditekan,” jelasnya saat ditemui dalam rapat bersama struktur PKS Jawa Tengah.
Tingginya jumlah permintaan pasar menjadi salah satu faktor kenaikan harga bahan pokok penting (Bapokting). Konsep hemat konsumsi tidak berlaku selama Ramadan. Meskipun konsumsi hanya dilakukan saat berbuka dan sahur, namun peningkatannya justru semakin signifikan.
Bila kenaikan harga masih berkisar lima persen, maka itu kenaikan yang wajar karena penjual ingin mendapatkan keuntungan.
Namun, jika terjadi kendala penghambatan distribusi bahan pokok yang menyebabkan kenaikan harga, maka pemerintah melalui BUMN akan melakukan intervensi harga pasar.
Faktor lain kenaikan harga juga disebabkan oleh produktivitas sumber pangan yang kurang optimal. Selain itu, beberapa faktor eksternal seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan perubahan iklim juga berpengaruh. Jawa Tengah sendiri sejak awal tahun harus menghadapi dampak banjir yang terjadi di beberapa daerah. Hal tersebut tentu berpengaruh pada ketersediaan bahan pokok. Produktivitas pertanian tentu akan mengalami penurunan dan distribusi barang juga akan terhambat.
Kenaikan harga kebutuhan pokok perlu menjadi perhatian semua kalangan, bukan hanya pemerintah, namun partisipasi masyarakat untuk mengawasinya juga sangat dibutuhkan. Pemerintah perlu bekerja sama dengan banyak pihak, seperti Dinas Ketahanan Pangan, BUMN terkait, aparat penegak hukum, dan Pemerintah Pusat. Operasi pasar menjadi upaya untuk bisa mengintervensi harga pasar agar tidak terjadi lonjakan yang tidak wajar.
Kegiatan seperti pasar murah atau Bazar Ramadan telah digelar di beberapa daerah, misalnya Semarang, Kudus, Demak, Wonogiri, dan beberapa titik Kantor Pos di Jawa Tengah. Dalam hal ini, PT Pos Indonesia menjadi inisiator program operasi pasar bekerjasama dengan ID Food, Bulog, PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI), dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Ada 1.050 titik gerai Pos Indonesia yang mengadakan pasar murah untuk menyediakan kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat dengan harga terjangkau. Rencananya, gerai ini akan beroperasi hingga lebaran.
Beberapa kebutuhan seperti beras, minyak goreng, cabai, bawang merah, dan bawang putih terpantau sudah mengalami kenaikan sejak awal Ramadan di beberapa daerah di Jawa Tengah. Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera melakukan sidak pasar untuk memastikan harga dan stok bapokting aman. Agenda ini merupakan salah satu bidang penanganan di Komisi B DPRD Jawa Tengah yang bertanggung jawab pada sektor perindustrian, perdagangan, pertanian, serta ketahanan pangan dan logistik. Sidak pasar tersebut bertujuan untuk memantau perkembangan harga pasar dan stok bahan pokok. Adanya perhatian dari DPRD, masyarakat merasa terbantu. Kenaikan harga yang terjadi dinilai masih wajar dan ketersediaan komoditas juga masih mencukupi hingga lebaran. Mereka berharap pemerintah terus melakukan upaya pengendalian agar tidak membebani perekonomian rumah tangga.
Upaya sidak juga dilakukan oleh Pemprov Jateng bersama Dinas Ketahanan Pangan untuk melakukan pemantauan di beberapa pasar. Sidak ini dilakukan setiap pekan di daerah yang berbeda-beda dan akan berlangsung sampai 29 Maret 2025. Bila ditemukan komoditas yang mengalami kenaikan tinggi, pemerintah akan memberikan subsidi untuk menstabilkan harga. Dengan demikian, penyaluran subsidi bisa menjaga daya beli masyarakat.
Nantinya, bapokting tersebut akan dijual dengan harga lebih murah. Misalnya beras, akan dijual hanya Rp 11.000 per-kilogram, minyak goreng Rp 14.000 per-liter, dan cabai kemasan 250 gram Rp 15.000.
Terkait inflasi, melansir dari Portal Berita Pemprov Jawa Tengah, Tim Pengendali Inflasi daerah (TPID) Jateng menerapkan strategi untuk menekan harga komoditas dan mengantisipasi kelangkaan. Hal ini dilakukan dengan menggandeng pihak kepolisian untuk memantau bila ada penimbunan stok bahan pokok. Koordinasi dengan aparat penegak hukum juga berfungsi untuk mengawasi proses distribusi barang agar tidak terganggu. Biasanya, pada fase menjelang idul fitri, sekitar tujuh sampai tiga hari sebelum lebaran, proses distribusi banyak mengalami hambatan yang disebabkan arus mudik lebaran.
Upaya penanganan inflasi juga dilakukan melalui kerja sama dengan mengoptimalkan BUMD dan menggalakkan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak menjelang Hari Besar keagamaan Nasional (HBKN). Pemerintah juga berupaya untuk mengembangkan rantai pasok.
Dengan beberapa upaya yang telah disebutkan, Setya Arinugroho mengimbau masyarakat untuk tidak panic buying. Komunikasi ini dilakukan secara transparan kepada masyarakat terkait ketersediaan pasokan bahan pokok. Pihaknya turut menginformasikan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stok tetap aman. Oleh karena itu, masyarakat hanya perlu membeli kebutuhan secukupnya.
“Harapannya, masyarakat bijak membeli kebutuhan pokok. Tidak usah berlebihan, sewajarnya saja. Karena itu bisa menyebabkan terjadinya food waste. Belum lagi inflasi. Kami terus berusaha untuk memastikan stok aman sampai lebaran. Harga kebutuhan pokok juga kami upayakan biar tetap terjangkau bagi masyarakat,” papar Anggota DPRD Jawa Tengah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini.
Sebagai lumbung pangan nasional, Pemerintah meminta masyarakat untuk tidak panik. Persoalannya bukanlah pada produk komoditas, karena ketersediaan barang tentu mencukupi. Manajemen rantai pasok perlu dikelola dengan baik untuk menghindari kendala-kendala yang ada dalam mekanisme penyaluran komoditas kepada masyarakat.
Untuk mengantisipasi fenomena panic buying di masyarakat, jangan terburu-buru untuk membeli barang. Membuat daftar belanja penting untuk mengendalikan daya konsumsi berlebihan dan boros. Daftar belanja ini akan menjadi panduan untuk memprioritaskan barang yang dibutuhkan. Masyarakat juga harus meningkatkan rasa empati untuk tidak memikirkan diri sendiri. Disaat masa-masa seperti ini, setiap orang harus turut peduli pada kondisi orang lain yang lebih membutuhkan.
Pola konsumsi masyarakat selama periode Ramadan hingga lebaran perlu diperhatikan juga oleh pemerintah. Konsumsi barang yang berlebihan akan menimbulkan inflasi. Panic buying muncul bukan didasarkan pada ketersediaan bahan pokok, melainkan kenaikan harga jual. Menanggapi hal itu, pemerintah menegaskan adanya jaminan ketersediaan bahan pokok. Strategi alternatif telah disusun untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
Ari juga menambahkan pentingnya peran masyarakat untuk tetap mendukung produk lokal. Hal ini bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
“Masyarakat juga perlu membeli produk-produk lokal sebagai bentuk support. Langkah semacam itu bisa menjadi upaya mendukung ketahanan pangan nasional,” tambahnya.
Upaya mewujudkan ketahanan pangan bisa dilakukan dengan cara mengoptimalkan kolaborasi untuk menjaga ketersediaan bahan pangan dan meningkatkan kemudahan akses dan pengamanan bahan pangan.
