CILACAP, Banggasemarang.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Ari Nugroho, menyampaikan dukungannya atas rencana pembangunan Sekolah Rakyat Terpadu di wilayah barat Kabupaten Cilacap, tepatnya di Kecamatan Majenang.
Inisiatif ini dihadirkan sebagai solusi pendidikan inklusif bagi anak-anak dari keluarga miskin dan mereka yang berisiko putus sekolah.
“Sekolah Rakyat ini bukan hanya bangunan pendidikan, tapi perwujudan harapan bagi anak-anak yang selama ini tertinggal karena keadaan. Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam menyelamatkan masa depan mereka,” ujar Setya Ari usai meninjau lokasi lahan yang disiapkan seluas 5 hektare.
Sekolah Rakyat dirancang dengan konsep boarding school atau sekolah berasrama, yang memungkinkan siswa tinggal dan belajar dalam lingkungan yang mendukung penuh pembentukan karakter, kedisiplinan, dan kemandirian.
Model ini dipilih untuk memberikan pendidikan yang berkelanjutan, konsisten, dan menyeluruh, terutama bagi siswa dari latar belakang ekonomi sangat terbatas.
“Konsep boarding school memberi ruang aman dan terarah bagi anak-anak yang seringkali tidak memiliki lingkungan belajar yang mendukung di rumah. Di sinilah mereka bisa tumbuh dengan martabat dan masa depan,” lanjut Setya Ari.
Banyak sekolah dengan konsep asrama yang mampu mencetak individu berkualitas dan kontributif. Pendidikan yang mereka terima bukan hanya pendidikan formal, namun juga mental dan spiritual. Karakter luhur anak juga akan terbentuk dengan lingkungan yang kondusif dan nyaman.
Hal tersebut tentu menjadi daya dukung untuk perkembangan anak. Merekalah yang nantinya akan mengisi peran-peran membangun peradaban bangsa dan agama.
Sekolah Rakyat Terpadu akan mencakup pendidikan dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan diberikan gratis sepenuhnya. Artinya, peserta didik tidak akan dibebani biaya apapun, termasuk makan, asrama, perlengkapan belajar, dan seragam.
Dengan begitu, anak-anak akan fokus menerima pendidikan karena tidak perlu mengkhawatirkan biaya dan jarak rumah. Konsep asrama juga diyakini mampu mengembangkan prestasi akademik anak dan membentuk karakter sejak dini.
Program ini secara khusus menyasar anak-anak dari keluarga prasejahtera, anak-anak yang putus sekolah di jenjang akhir, anak-anak pekerja migran atau buruh musiman, dan siswa dari daerah tertinggal dan terpencil.
DPRD Jawa Tengah, kata Setya Ari, menyambut baik langkah progresif ini. Pihaknya juga mendorong agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga kurikulum yang adaptif dan pembinaan karakter.
“Kami akan kawal agar anggaran provinsi dan kabupaten bersinergi, serta mendorong partisipasi CSR dan masyarakat. Anak-anak ini bukan beban, mereka adalah investasi terbaik bagi masa depan Jawa Tengah,” tegasnya.
DPRD juga akan mendorong penyusunan regulasi pendukung agar status Sekolah Rakyat mendapatkan pengakuan resmi dari dinas pendidikan tanpa mengorbankan fleksibilitasnya.
Selain itu, DPRD juga akan mengupayakan seleksi siswa yang adil dan transparan, dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis anak.
Pelibatan guru-guru inspiratif dan relawan pendidikan dengan dukungan pelatihan berkelanjutan juga menjadi salah satu komitmen yang akan dilakukan DPRD Jawa Tengah.
“Saya percaya, di Majenang nanti, akan lahir generasi unggul dari rahim keterbatasan. Yang penting sekarang, kita harus bertindak, bukan hanya bicara,” pungkas Setya Ari.
Rencana pembangunan Sekolah Rakyat Terpadu ini menjadi cermin bahwa pendidikan tidak boleh elitis, dan tak boleh ada satu anak pun yang kehilangan masa depan hanya karena ia lahir dalam kemiskinan.
Hal ini turut disambut antusias oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan berkomitmen untuk mendukung penuh kelancaran program tersebut. Bagi Pemprov, program Sekolah Rakyat ini sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah.
Pemilihan Kabupaten Cilacap sendiri telah melalui proses asesmen oleh Pemkab, di mana daerah Cilacap Barat memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Sehingga, Kecamatan Majenang diputuskan untuk didirikannya Sekolah Rakyat Terpadu.
Program Sekolah Rakyat
Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mewujudkan salah satu tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekolah Rakyat menjadi contoh sarana yang pada periode kepemimpinan Presiden Prabowo ini, coba diimplementasikan dengan baik dan cepat.
Pemerintah Pusat juga meminta ketersediaan lahan seluas lima hingga delapan hektare untuk bangunan SD, SMP, hingga SMA. Kebutuhan ini dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab).
Sehubungan dengan pemfokusan Sekolah Rakyat yang menyasar masyarakat menengah ke bawah, Kementerian Sosial (Kemensos) selaku penanggung jawab program ini, bekerja sama dengan kementerian lain, misalnya Kementerian Pendidikan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, dan ke depannya Kementerian Tenaga Kerja.
Selain itu, Kemensos juga akan bersinergi dengan pihak-pihak terkait seperti komunitas, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan lainnya. Agar tepat sasaran, program ini nantinya juga akan melibatkan masyarakat untuk mengawal.
Pemerintah akan menggunakan acuan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menunjang proses asasmen. Sekolah Rakyat ditargetkan akan dimulai pada Juli 2025 untuk tahun ajaran 2025/2026.
Peserta didik yang mendaftar pun juga masih harus melalui proses seleksi yang cukup ketat, seperti tes potensi akademik, psikotes, kunjungan ke rumah, tes kesehatan, dan wawancara dengan orang tua.
Sementara itu, untuk perekrutan tenaga pendidik juga akan dilakukan dengan beberapa pemeriksaan administratif yang diperlukan. Dalam hal ini, pemerintah akan bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Persyaratan utamanya adalah setiap pendidik harus telah selesai menjalani Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Di Jawa Tengah, daerah yang ditentukan untuk program Sekolah Rakyat adalah 5 sentra. Rinciannya adalah sentra Baturaden di Banyumas, sentra Prof Suharso di Solo, sentra Margo Laras di Pati, sentra Antasena di Magelang, dan sentra Kartini di Temanggung.
Program Sekolah Rakyat menjadi asa keterjangkauan pendidikan yang merata bagi semua kalangan. Akan ada banyak pihak yang mengharapkan eksekusi dan ketahanan program ini demi kualitas Pendidikan Indonesia yang lebih baik.
Pendidikan menjadi pondasi utama dalam pembangunan sebuah negara. Tujuan pendidikan pun juga tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 bahwasanya pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Sistem pendidikan yang memadai tentu akan berdampak pada pembangunan manusia. Setiap individu yang terfasilitasi akses pendidikan ideal berpengaruh pada peningkatan sumber daya manusia.
Pentingnya pendidikan juga berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan hidup dan pembangunan karakter yang kokoh. Dengan adanya nilai-nilai positif pada setiap warga negara, maka kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis akan bisa tercapai.
Pada akhirnya, pendidikan yang berkualitas baik akan mampu mendorong pembangunan berkelanjutan. Individu-individu tersebut diharapkan mampu bersaing di lingkup global.
Dengan begitu, anak-anak adalah investasi bagi negara itu sendiri. Mereka akan memberikan kontribusi bagi negara dengan membantu meningkatkan kualitas hidup dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Mereka juga diharapkan mampu memperkuat sendi-sendi demokrasi Indonesia. Melalui generasi tersebut, kerukunan antarwarga negara bisa mewujudkan kehidupan yang dilingkupi masyarakat partisipatif demi kemajuan negara.
