BREBES, Banggasemarang.id – Penanganan bencana tanah bergerak di Brebes mendapat perhatian serius dari pusat. Anggota Komisi VIII DPR RI, Dr. Abdul Fikri Faqih, didampingi Direktur Infrastruktur Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Yufferyzal, turun langsung menemui Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, pada Senin (21/5/2024) di ruang kerja Bupati.
Kunjungan kerja ini mengemban misi penting: memastikan bantuan darurat dari BNPB segera tersalurkan kepada warga terdampak bencana tanah bergerak yang melanda Desa Mendala, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes.
Kunjungan dan koordinasi ini menjadi bukti konkret kolaborasi pusat dan daerah dalam memastikan korban bencana tanah bergerak di Brebes tidak berjuang sendirian, dengan fokus kuat pada penyaluran bantuan dan perencanaan relokasi yang matang.
“Kami hadir untuk menyerahkan bantuan tahap awal sebagai respons cepat penanganan darurat. Bantuan ini meliputi 200 paket sembako, 50 hygiene kit, dan 200 matras yang sangat dibutuhkan oleh para korban,” ujar Fikri Faqih, menjelaskan rincian dukungan dari BNPB.
Tak hanya menyerahkan bantuan, Fikri Faqih bersama Bupati Paramitha, perwakilan BNPB, dan jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Brebes langsung menggelar rapat koordinasi intensif.
Forum ini menjadi wadah strategis untuk membahas langkah-langkah penanganan bencana secara komprehensif, mencakup fase tanggap darurat hingga rencana pemulihan pasca bencana.
Salah satu agenda krusial yang mendominasi diskusi adalah upaya relokasi warga yang rumahnya tidak lagi aman akibat pergerakan tanah. Fikri Faqih menegaskan komitmennya untuk mengawal proses penting ini.
“Alhamdulillah, pertemuan dan rapat koordinasi dengan Ibu Bupati serta para kepala dinas berjalan lancar. Kami telah mendiskusikan secara mendalam rencana relokasi warga terdampak. Kami akan terus mengawal prosesnya agar berjalan mulus dan memberikan solusi terbaik bagi masyarakat,” tutur legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Rapat koordinasi juga menekankan betapa krusialnya sinergi antar tingkatan pemerintahan—dari pemerintah desa, kabupaten, provinsi, hingga pusat—dalam menghadapi bencana ini. Kolaborasi yang kuat dipandang sebagai kunci keberhasilan penanganan.
Optimisme muncul dari tingkat desa. Pemerintah desa setempat, lanjut Fikri, telah bergerak cepat dengan menyiapkan lahan alternatif untuk pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga yang terpaksa mengungsi. “Menurut informasi dari kepala desa setempat, survei lokasi untuk hunian sementara bahkan dijadwalkan dilaksanakan pada hari Rabu ini (dua hari setelah kunjungan),” imbuhnya.
Namun, tantangan yang lebih kompleks menanti dalam pembangunan hunian tetap (huntap). Fikri menjelaskan bahwa proses huntap memerlukan pendataan ulang yang teliti dan penyelesaian status kepemilikan lahan warga yang terdampak.
“Proses ini memang cukup rumit, terutama bagi pemilik lahan bengkok (tanah kas desa) yang terdampak. Namun, untuk lahan milik masyarakat pribadi, prosesnya akan lebih mudah difasilitasi dan dibantu oleh pemerintah provinsi,” pungkas legislator dari daerah pemilihan IX Jawa Tengah (Brebes, Kota Tegal dan Kabupaten Tegal) ini.
