DPRD Jateng Soroti Ketimpangan Jalan Pantura-Pansela, Desak Infrastruktur Hijau Tahan Iklim

Langkah strategis ini dinilai vital untuk mewujudkan keadilan spasial, menopang pertumbuhan ekonomi, dan menghadapi ancaman perubahan iklim.

Pekerja melakukan perbaikan dan penambalan aspal di Jalur Mudik Jawa Tengah kawasan Pantura untuk persiapan Lebaran 2026.
Pekerja mengebut perbaikan Jalur Mudik Jawa Tengah di kawasan Pantura yang ditargetkan rampung pada H-10 Lebaran 2026.

SEMARANG, Banggasemarang.id — Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho, mendesak pemerataan pembangunan jalan antara jalur Pantura dan Pantai Selatan (Pansela) serta penerapan infrastruktur hijau melalui Raperda Penyelenggaraan Jalan Provinsi Jawa Tengah, Selasa (25/8/2026).

Langkah strategis ini dinilai vital untuk mewujudkan keadilan spasial, menopang pertumbuhan ekonomi, dan menghadapi ancaman perubahan iklim.

Setya menyoroti ketimpangan alokasi anggaran pemeliharaan yang selama ini banyak tersedot ke jalur Pantura akibat tingginya beban logistik. Menurutnya, konektivitas jalan dari tingkat nasional, provinsi, hingga desa di seluruh kawasan harus disinergikan demi mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat.

“Jalan itu penghubung utama untuk semua akses. Logistik, pendidikan, kesehatan, dan tentu ekonomi, semuanya butuh akses jalan. Kami mengupayakan proses penyelenggaraan jalan yang baik dan tepat sasaran. Ini merupakan salah satu langkah pemerataan ekonomi di Jawa Tengah,”kata Setya saat menindaklanjuti hasil uji publik Raperda di Solo Raya, Senin (10/8/2026).

Merespons masifnya pertumbuhan sentra industri terpadu seperti di Kendal dan Batang, ia mewanti-wanti agar penyelenggaraan jalan di zona tersebut tidak memicu degradasi lingkungan.

Banjir Demak-Semarang berulang, Wakil Ketua DPRD Jateng Setya Arinugroho desak Pemprov segera fokus pada solusi jangka panjang: normalisasi sungai dan pelebaran kolam retensi. Langkah struktural ini wajib diimplementasikan untuk mencegah bencana berlarut.

Kebijakan ini juga memandatkan perlindungan keselamatan seluruh pengguna jalan, termasuk menjamin aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Terkait cuaca ekstrem yang kerap merusak kualitas aspal, Setya mewajibkan desain infrastruktur jalan berprinsip keberlanjutan. Hal ini mencakup penggunaan material ramah lingkungan, manajemen drainase bebas banjir, serta penyediaan ruang terbuka hijau untuk mereduksi emisi karbon.

“Kami sudah menegaskan infrastruktur jalan ini harus dibangun berdasarkan prinsip berkelanjutan. Tentu kami mendorong tindak lanjut peraturan yang lebih teknis dari Gubernur. Sinergi ini adalah komitmen bersama mewujudkan visi jalan yang berkeadilan di Jawa Tengah,” pungkasnya.

Setya turut mengimbau masyarakat agar proaktif memberikan aduan maupun dukungan demi menjaga kualitas jalan provinsi.