SEMARANG, Banggasemarang.id – Provinsi Jawa Tengah saat ini tengah menghadapi kondisi krisis pasokan susu segar dengan angka defisit mencapai 100.000 liter per hari pada awal 2026.
Merespons tingginya ketergantungan suplai dari luar daerah, Pemerintah Provinsi bersama DPRD Jawa Tengah mengebut realisasi megaproyek peternakan sapi perah terpadu seluas 710 hektare di Kabupaten Brebes sebagai solusi kedaulatan pangan hewani.
Tingginya celah defisit ini memaksa lembaga legislatif mengambil langkah strategis. Wakil Ketua DPRD Jateng, Setya Arinugroho, menegaskan bahwa investasi berskala besar wajib segera dibuka, namun dengan syarat mutlak tidak meminggirkan peternak tradisional.
“Target kita jelas, Jawa Tengah harus mulai menekan ketergantungan suplai pangan hewani dari luar daerah. Investasi besar untuk peternakan adalah langkah strategis yang sangat kita butuhkan, namun syarat mutlaknya adalah peternak lokal harus dilibatkan langsung. DPRD akan mengawal ketat agar skema kemitraan ini benar-benar berjalan di lapangan,” tegas Setya Arinugroho, Sabtu (29/8/2026).
Kawasan sentra sapi perah di Brebes tersebut diproyeksikan mampu menampung 30.000 ekor sapi dengan target produksi 180.000 ton susu segar per tahun. Melalui skema kerja sama inti-plasma, perusahaan besar wajib menjadikan peternak lokal yang memiliki lebih dari 10 ekor sapi sebagai mitra kerja.
Selain Brebes, DPRD Jawa Tengah juga menyoroti potensi besar di Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri. Di kawasan lereng gunung tersebut, produksi susu peternak lokal selalu habis terserap pasar, bahkan sukses berinovasi mengolah susu murni menjadi produk bernilai jual tinggi seperti es krim dan susu siap minum.
Kendati proyeksi industri ini dinilai menjanjikan, DPRD Jateng mengingatkan pentingnya mitigasi risiko yang matang agar megaproyek tidak berujung masalah baru. Setya menyoroti tiga ancaman utama: kelangkaan pakan, limbah yang mencemari lingkungan warga, dan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
“Kawasan terpadu dan target produksi yang masif ini tidak boleh abai dalam memitigasi risiko. Kami di DPRD mendorong adanya jaminan ketersediaan pakan, baik hijauan atau konsentrat, yang terjangkau agar tidak mematikan peternak kecil,” jelasnya.
Lebih jauh, Setya juga membongkar masalah klasik yang kerap menjerat peternak tradisional, yakni infrastruktur rantai pasok (cold chain) yang buruk. Kelayakan akses jalan menuju sentra peternakan dan ketersediaan tangki pendingin (milk cooling chiller) di tingkat Koperasi Unit Desa (KUD) harus diwujudkan.
“Yang jarang sekali diperhatikan adalah rantai pasoknya. Bagaimana memastikan kualitas hasil peternakan, seperti susu ini tetap terjamin sampai ke pabrik pengolahan, agar seluruh hasil produksi benar-benar terserap baik,” imbuhnya.
Harmonisasi antara kecepatan eksekusi investasi dari pihak eksekutif dan pengawasan risiko berlapis oleh legislatif ini diharapkan tidak hanya mengakhiri krisis defisit susu, tetapi juga memastikan ekosistem peternak lokal Jawa Tengah tetap berdaya dan terlindungi.
