PURWOKERTO, Banggasemarang.id — Lonjakan ribuan kasus baru serta pergeseran pola penularan Human Immunodeficiency Virus (HIV) di Jawa Tengah mendesak pemerintah dan pemangku kepentingan untuk segera menerapkan evaluasi menyeluruh, kebijakan adaptif berbasis data ilmiah, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, tercatat sebanyak 3.028 kasus HIV/AIDS baru sepanjang Januari hingga Juni 2025, dengan total Orang dengan HIV (ODHIV) mencapai 22.410 orang. Kondisi ini menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu wilayah prioritas nasional dalam upaya percepatan penanggulangan menuju target eliminasi pada 2030.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Setya Ari Nugroho, menegaskan bahwa perubahan pola epidemi nasional—termasuk kelompok prioritas seperti Lelaki Seks dengan Lelaki (LSL)—harus menjadi alarm bersama untuk mengubah pendekatan penanganan yang selama ini berjalan.
“Perubahan pola epidemi ini harus menjadi alarm bagi kita semua. Penanganan HIV tidak bisa lagi dilakukan dengan pendekatan yang sama seperti beberapa tahun lalu. Pemerintah harus berani menyusun kebijakan yang mengikuti perkembangan data epidemiologi agar langkah pencegahan benar-benar tepat sasaran,”kata Setya Ari Nugroho, Jumat (31/7/2026).
Ia menekankan pentingnya penyusunan kebijakan publik yang berpijak pada fakta ilmiah tanpa membangun stigma terhadap kelompok tertentu. Fokus utama negara, kata Setya, adalah menekan laju penularan melalui edukasi, deteksi dini, perluasan akses terapi antiretroviral (ARV), serta pengawasan ketat terhadap berbagai perilaku berisiko.
Sebagai pimpinan legislatif, Setya menyatakan pihaknya akan mendorong evaluasi total terhadap efektivitas program penanggulangan HIV/AIDS di daerah. Pihaknya meminta penguatan program skrining, kemudahan layanan kesehatan, serta alokasi anggaran yang memberikan hasil terukur.
“Setiap anggaran yang dialokasikan harus memberikan hasil yang terukur. Pencegahan harus diperkuat, layanan kesehatan harus semakin mudah dijangkau, dan masyarakat harus didorong untuk tidak takut melakukan pemeriksaan HIV secara sukarela. Semakin cepat diketahui, semakin besar peluang keberhasilan pengobatan sekaligus menekan risiko penularan,” tambahnya.
Selain aspek kesehatan, Setya mengingatkan pentingnya peran keluarga sebagai benteng utama, penguatan literasi kesehatan di sekolah, serta ketegasan aparat penegak hukum dalam mengawasi praktik ilegal yang memicu kerentanan, seperti perdagangan orang dan eksploitasi seksual.
“HIV bukan sekadar persoalan kesehatan. Ini menyangkut kualitas sumber daya manusia, ketahanan keluarga, produktivitas masyarakat, dan masa depan Jawa Tengah. Karena itu, semua pihak harus bergerak bersama. Pemerintah harus hadir melalui regulasi yang kuat, anggaran yang memadai, pengawasan yang konsisten, edukasi yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor,” pungkasnya.
