CILACAP, Banggasemarang.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah untuk segera menerapkan kebijakan komprehensif guna mengatasi kesenjangan akses pendidikan di kawasan lereng gunung.
Desakan ini disampaikan Ari di Cilacap, Minggu (20/6/2026), menyusul masih rendahnya kelayakan infrastruktur, minimnya tenaga pengajar, hingga kendala geografis di dataran tinggi seperti Gunung Merbabu, Merapi, Sindoro, Slamet, dan Sumbing.
Menurut Ari, pemerataan pendidikan tidak boleh berhenti pada tahap pembangunan fisik semata.
Kebijakan yang dirumuskan harus menyentuh akar permasalahan secara holistik, mulai dari penyediaan guru yang adaptif terhadap teknologi, pemberian insentif yang layak, hingga sistem subsidi yang menyesuaikan kondisi ekonomi masyarakat pegunungan yang mayoritas berprofesi sebagai petani.
“Akses pendidikan yang merata tidak berhenti ketika ruang kelas sudah terbangun. Atau biaya pendidikan yang gratis. Tapi, pemerataan juga harus sampai pada tahap di mana pengajar cukup, adaptif dengan digitalisasi, hingga muaranya adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan,”terang Ari, Rabu (24/6/2026).
Lebih lanjut, ia merinci bahwa Pemprov Jateng perlu menggunakan hasil pemetaan wilayah untuk menghitung secara presisi kebutuhan penyediaan sekolah dari tingkat SD hingga SMA demi mengantisipasi angka putus sekolah.
Digitalisasi di daerah bersuhu dingin ini juga menjadi pekerjaan rumah tersendiri, mengingat dibutuhkannya ketersediaan infrastruktur koneksi internet yang stabil serta pemenuhan perangkat gawai pendukung.
Kendala budaya dan sosial ekonomi, kata Ari, turut menjadi tembok besar yang harus diruntuhkan secara bertahap.
Kebijakan pemerintah tidak akan berjalan maksimal jika tidak diiringi dengan edukasi untuk mengubah pola pikir masyarakat setempat terhadap nilai pendidikan.
“Bahasan tentang pemerataan pendidikan di lereng gunung di Jawa Tengah memang butuh fokus. Langkahnya harus bertahap dan signifikan. Kita harus merubah cara pandang masyarakat tentang pendidikan hingga akhirnya mereka menjadikan ini (pendidikan) sebagai kebutuhan, bukan kesempatan,” tegasnya.
Pada akhirnya, penyelesaian krisis pendidikan di lereng gunung diyakini menjadi parameter utama kesejahteraan hidup masyarakat.
Melalui pendidikan yang layak, generasi penerus diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan, meningkatkan perekonomian keluarga, serta membangun kemandirian di desanya masing-masing.
