SEMARANG, Banggasemarang.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berhasil memfasilitasi 15.000 anak putus sekolah untuk kembali mengenyam pendidikan hingga pertengahan tahun 2025.
Capaian ini merupakan bagian dari gerakan terpadu untuk menuntaskan persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) yang disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari keterbatasan ekonomi hingga kondisi geografis.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Setya Ari Nugraha, menyatakan bahwa keberhasilan ini adalah langkah konkret dalam mewujudkan visi mencerdaskan seluruh anak bangsa. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa perjuangan belum usai.
“Data menunjukkan masih banyak anak di Jawa Tengah yang belum kembali ke bangku sekolah. Bagi kami, satu anak pun yang putus sekolah adalah panggilan moral yang tidak boleh diabaikan,” ujar Setya di Semarang, Rabu (9/7/2025).
Menurutnya, penanganan ATS memerlukan kolaborasi dari seluruh pihak, mulai dari pemerintah, legislatif, dunia usaha, hingga masyarakat. Oleh karena itu, DPRD Jawa Tengah akan terus mendorong dan mengawal tiga pendekatan solutif.
Pertama, memperluas jangkauan program Wajib Belajar 12 Tahun melalui penguatan pendidikan nonformal.
“Kami akan terus meningkatkan kualitas dan keterjangkauan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang menyediakan program Paket A, B, dan C, karena terbukti efektif menjangkau anak-anak dari kelompok marginal,” jelasnya.
Kedua, menerapkan pendekatan pekerjaan sosial yang terintegrasi. Setya menjelaskan bahwa penanganan ATS tidak cukup dengan membangun sekolah, tetapi juga memerlukan pendampingan sosial, penguatan keluarga, dan advokasi individu untuk mengatasi akar masalah.
Ketiga, percepatan digitalisasi data ATS di seluruh kabupaten/kota.
“Melalui integrasi data di level desa dan sekolah, pemerintah daerah dapat dengan cepat mengidentifikasi dan menindaklanjuti kasus anak putus sekolah secara lebih efektif,” tambahnya.
Untuk mendukung gerakan ini, Setya menegaskan komitmen DPRD dalam mengawal anggaran pendidikan yang inklusif, termasuk alokasi untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar Daerah, subsidi kejar paket, dan insentif bagi lembaga pendidikan alternatif.
Ia pun mengajak seluruh kepala daerah, camat, hingga kepala desa untuk menyukseskan “Gerakan Jateng Sekolah Lagi” sebagai aksi nyata.
“Mari kita jemput anak-anak kita yang hari ini tidak berada di kelas, dan pastikan mereka besok berada di barisan masa depan bangsa. Setiap anak berhak untuk bermimpi, dan tugas kitalah memastikan mereka punya jalan ke sana,” pungkasnya.
