SEMARANG, Banggasemarang.id — Infrastruktur menjelang arus mudik 2025 menjadi fokus penanganan yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah.
Kondisi jalan yang rusak di beberapa daerah terutama akibat bencana banjir yang beberapa waktu lalu melanda, perlu segera diperbaiki.
Hal ini menjadi prioritas utama mengingat Jawa Tengah menjadi pusat kedatangan pemudik. Pada tahun 2025, Pemprov memperkirakan jumlah pemudik mencapai 17.9 juta orang yang akan masuk ke Jawa Tengah. Jumlah tersebut naik 4.58 persen dari tahun 2024.
Upaya-upaya persiapan lainnya untuk menghadapi arus mudik juga harus dioptimalkan. Sarana-prasarana yang mencakup akomodasi mulai dari terminal, pelabuhan, hingga bandara tak boleh luput dari perhatian.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Daerah Pemilihan (Dapil) Jateng 11, Setya Arinugroho menyebut selain persiapan infrastruktur, unsur yang tak kalah penting untuk ditindaklanjuti adalah persoalan keamanan masyarakat selama perjalanan. Infrastruktur yang baik inilah yang menjadi penunjang keamanan berkendara.
“Infrastruktur yang baik jelas penting kita utamakan. Untuk apa? Salah satunya mengupayakan perjalanan mudik masyarakat itu aman. Kalau jalanan bagus, masyarakat juga akan merasa nyaman dan tidak cepat lelah. Kondisi yang demikian menjadi support tersendiri agar pemudik bisa berkendara dengan selamat,” papar Ari saat dimintai keterangan, Senin (24/3/2025).
Perbaikan jalan yang rusak bisa dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah pusat. Saat ini, Pemprov mengklaim perbaikan jalan rusak di ruas jalan Provinsi Jawa Tengah sudah mencapai 95 persen.
Sisanya, sebanyak lima persen ditargetkan selesai dalam dua pekan sebelum terjadinya arus mudik. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (DPUBMCK) diminta untuk melakukan inisiatif dan menyegerakan akselerasi perbaikan jalan rusak dan berlubang.
Mengutip dari laman RRI, menurut Kepala Dinas PUBMCK, kategori mantap jalan nasional di Jawa Tengah mencapai 97.61 persen. Sedangkan untuk kategori mantap jalan provinsi sebesar 91.47 persen dan jalan kabupaten/kota 79.37 persen.
Dari paparan tersebut, dapat diambil simpulan bahwa secara keseluruhan, ruas jalan berada pada kategori mantap. PUBMCK akan melakukan pemantauan dan pemeliharaan rutin jalan provinsi dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD), utamanya untuk ruas jalan di Kabupaten Jepara, Pati, Grobogan, Blora, Brebes, dan Pekalongan.
Sedangkan untuk wilayah selatan, seperti Kota Surakarta dan Kabupaten Wonogiri, pemeliharaannya masih terkendali. Kemudian, untuk jalan nasional yang perlu ditangani berada di Pantura Barat, yaitu Kabupaten Pemalang, Batang, dan Pekalongan.
Pemeliharaan ini bertujuan agar status mantap tersebut bertahan lama. Adapun maksud jalan mantap itu sendiri adalah jalan provinsi dalam keadaan baik dan sedang. Sementara jalan tidak mantap adalah jalan provinsi dalam keadaan rusak ringan dan rusak berat.
Meski masih ada beberapa jalan provinsi yang bergelombang, perbaikan yang dilakukan hanya bersifat sementara untuk memenuhi kelancaran arus mudik saat lebaran. Nantinya, jalan tersebut akan diperbaiki dengan pemasangan beton.
Ari menjelaskan, sebagai mitra kerja Pemprov Jateng, DPRD Jateng memberikan dukungan untuk program infrastruktur perbaikan jalan. Sinergitas ini diharapkan menjadi kolaborasi yang solid untuk bisa mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Jawa Tengah.
“DPRD (Jateng) adalah rekan kerja Pemprov (Jateng). Dalam hal pembangunan untuk mencapai kemaslahatan bersama. Kita perlu bersinergi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Kami akan terus mendukung dan melakukan peran kami di ranah kedewanan, seperti melakukan pengawasan dan menyampaikan aspirasi,” jelasnya.
Selain infrastruktur, unsur lain yang bisa mendukung kenyamanan pemudik selama lebaran adalah penyediaan fasilitas seperti tempat istirahat dan posko kesehatan.
Mengingat beberapa daerah di Jawa Tengah masih berpotensi dilanda cuaca ekstrem, pemerintah juga turut menyediakan posko penanggulangan bencana.
Hal ini menjadi skenario yang dilakukan untuk mengatasi kemungkinan bencana seperti banjir atau tanah longsor.
Sinergi antara dua pihak juga bisa diarahkan untuk menekan angka kerawanan kriminalitas. Aparat penegak hukum harus berkomitmen untuk membangun rasa aman kepada pemudik. Salah satu contohnya adalah potensi terorisme.
Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti dinamika sebuah wilayah maupun isu-isu nasional yang sedang terjadi. Meskipun sudah jauh dari masa Pemilihan Umum, namun potensi terorisme tetap perlu diwaspadai, terutama keamanan di tempat ibadah dan tempat umum lainnya. Peran masyarakat juga dibutuhkan untuk tetap waspada selama meninggalkan rumah.
Pastikan tidak terjadi potensi kebakaran, baik dari kompor gas maupun kelistrikan. Kondisi rumah yang ditinggalkan juga harus dikunci dengan ketat, sehingga tidak ada celah bagi pencuri untuk masuk. Apabila hendak menitipkan barang berharga seperti kendaraan kepada saudara atau tetangga yang dipercaya, pastikan lokasi penitipan tersebut tidak jauh dari akses patroli aparat.
TNI dan Polri bersama dengan Dinas Perhubungan dan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) dapat melakukan pemetaan dini mana saja titik rawan kecelakan, titik rawan kemacetan, dan kawasan yang rawan terdampak bencana. Dengan memahami hal ini, pihak terkait dapat menentukan strategi penanganan yang bisa diterapkan.
Untuk memaksimalkan pengamanan arus mudik dan arus balik lebaran tahun 2025, Polda Jateng melakukan beberapa strategi berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024.
Strategi aglomerasi akan diterapkan untuk menangani permasalahan secara komprehensif dan akan diaplikasikan pada beberapa polres sekaligus. Pembangunan tol Solo-Yogyakarta juga akan dievaluasi bagaimana dampaknya pada kepadatan arus lalu lintas di Pejagan, terutama jalur arteri. Jika kapadatan arus meningkat signifikan, Polda Jateng akan melakukan strategi lain seperti contra flow dan one way parsial secara lokal.
Tol pada jalur pantura dan jalur selatan menjadi perhatian. Hal tersebut didasarkan pada hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh jajaran Polda Jateng. Untuk ruas tol akan dibagi menjadi tiga klaster, yaitu Pejagan, Kalikangkung, dan Solo-Yogya. Pemerintah juga akan memberikan diskon tarif tol untuk mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik lebaran tahun 2025.
Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada tanggal 27 Maret 2025 dengan total kendaraan 179 ribu unit. Dan puncak arus balik diperkirakan mencapai puncak pada tanggal 11 April 2025 dengan kendaraan sebesar 167 ribu unit. Pada tahun 2024, total kendaraan yang masuk mencapai 471.208.
Jumlah ini diperkirakan akan mengalami kenaikan pada tahun 2025. Selanjutnya, untuk jumlah kecelakaan lalu lintas, tercatat ada 506 kasus pada tahun 2024. Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun 2023.
Dengan semua upaya persiapan mudik lebaran 2025 yang telah dilakukan oleh Pemprov bersama banyak lembaga lainnya, Ari turut menyebutkan pentingnya peran media. Dalam hal ini, media bisa melakukan publikasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai semua hal yang berkaitan dengan infrastruktur menuju lebaran 2025.
Media memiliki peran yang strategis ditambah dibantu dengan kemajuan teknologi yang bisa memaksimalkan informasi sampai kepada masyarakat secara update dan lengkap.
“Satu lagi peran yang tidak bisa diabaikan itu peran teman-teman media. Media sosial juga, ya. Kontribusinya untuk menyampaikan informasi dengan cepat, tepat bisa jadi pertimbangan untuk membuat plan mudik,” ujar Ari.
Meskipun kondisi jalanan tidak bisa diprediksi, pemudik, setidaknya dengan informasi yang diterima, dapat bersiap-siap menghadapi setiap kemungkinan jalanan dan menyiapkan solusi untuk mengatasinya.
