Bukan Sekadar Urusan Gizi, Wakil Ketua DPRD Jateng Bongkar Akar Masalah Stunting di Banyumas

Menurut Ari, arah kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas yang menempatkan stunting dalam perspektif pembangunan manusia secara luas sudah tepat, dan hal ini perlu diperkuat oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah.

KEPASTIAN & KEADILAN UNTUK JAMAAH FURODA! Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho, menyoroti serius kasus gagal berangkatnya sejumlah jamaah haji jalur furoda asal Jateng akibat visa yang tidak kunjung terbit dari Pemerintah Arab Saudi.

BANYUMAS, Banggasemarang.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Ari Nugroho, menegaskan bahwa penanganan stunting (tengkes) di Kabupaten Banyumas tidak bisa diselesaikan hanya dengan intervensi kesehatan dan asupan gizi.

Dalam agenda penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Banyumas 2027, ia menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor karena akar masalah tumbuh kembang anak sangat beririsan dengan minimnya akses air bersih, sanitasi buruk, hingga rapuhnya ketahanan ekonomi keluarga.

Menurut Ari, arah kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas yang menempatkan stunting dalam perspektif pembangunan manusia secara luas sudah tepat, dan hal ini perlu diperkuat oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah.

“Saya melihat arah kebijakan Banyumas sudah menempatkan stunting dalam perspektif yang lebih luas. Ini yang perlu kita kuatkan bersama. Stunting bukan hanya persoalan layanan kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana keluarga mendapatkan air bersih, tinggal di rumah yang layak, memperoleh pangan bergizi, mendapatkan pendidikan, dan memiliki ketahanan ekonomi,” ujar Ari.

WAKIL KETUA DPRD Jateng, Setya Ari Nugroho, menegaskan bahwa kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Tengah bukan sekadar masalah musiman, melainkan alarm ekologi yang membutuhkan kesiapsiagaan dan perencanaan matang.

Sebagai legislator, Ari mendorong agar kebijakan penanganan stunting tidak terhenti pada koordinasi administratif semata. Ia mengingatkan bahwa prioritas kabupaten dan provinsi tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus diikat dalam satu konektivitas program yang menyasar langsung pada keluarga.

Lebih lanjut, politisi tersebut menyoroti krusialnya penyatuan data antardinas. Hal ini penting untuk memastikan sasaran intervensi akurat, mengingat keluarga dengan kasus stunting kerap kali menghadapi persoalan ganda seperti kemiskinan dan kerawanan infrastruktur dasar.

“Satu keluarga bisa menghadapi beberapa persoalan sekaligus. Karena itu, jangan sampai satu dinas hanya melihat dari sisi kesehatan, dinas lain melihat dari sisi kemiskinan, sementara persoalan rumah dan air bersih berjalan sendiri. Data harus kita satukan sehingga intervensinya juga bisa lebih tepat,” katanya.

Sebagai solusi holistik, Ari memandang konsep ketahanan keluarga harus menjadi titik temu dari seluruh rancangan kebijakan di RKPD 2027. Ia berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi masyarakat Banyumas agar mendapat dukungan penuh dari ruang kebijakan di tingkat provinsi.

“Ketika anak tumbuh sehat, rumah keluarganya layak, air bersih tersedia, orang tuanya memiliki penghasilan dan memahami pengasuhan, serta akses pendidikan dan layanan kesehatan semakin baik, di situlah kita melihat pembangunan benar-benar memberikan manfaat. Stunting menjadi salah satu indikator, tetapi tujuan akhirnya adalah keluarga dan anak-anak Banyumas yang semakin sehat dan memiliki masa depan,” pungkasnya.