SEMARANG, Banggasemarang.id – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Setya Arinugroho, menegaskan bahwa upaya pemberantasan angka tengkes (stunting) dan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah harus dimulai dengan menekan angka pernikahan dini secara masif.
Langkah preventif ini dinilai krusial karena ketidaksiapan fisik dan ekonomi pasangan muda terbukti menjadi pemicu utama lahirnya keluarga miskin baru serta masalah gizi buruk pada anak.
“Pernikahan usia dini ini cenderung membawa dampak panjang, terutama terhadap risiko kesehatan dan stabilitas ekonomi keluarga baru. Oleh karena itu, penyelesaian masalah kemiskinan dan ketahanan pangan di Jawa Tengah harus dimulai dengan menekan angka pernikahan dini secara konsisten,”tutur Setya saat dimintai keterangan, Sabtu (21/6/2026).
Berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tren permohonan dispensasi pernikahan di Jawa Tengah memang menunjukkan penurunan, dari 11.394 kasus pada tahun 2022 menjadi 7.462 kasus.
Meski demikian, sebaran kasus di beberapa kabupaten seperti Grobogan, Brebes, Cilacap, dan Pemalang masih tergolong tinggi. Daerah-daerah tersebut saat ini beririsan langsung dengan fokus pemerintah dalam penanganan kemiskinan dan tengkes.
“Penurunan angka dispensasi secara umum di Jawa Tengah patut diapresiasi, namun tetap perlu kita upayakan untuk ditekan secara masif. Faktor pernikahan dini biasanya karena alasan ekonomi dan angka putus sekolah, kondisi ini yang harus diintervensi bersama,” ujarnya.
Secara medis, ketidaksiapan fisik pada ibu berusia di bawah 19 tahun meningkatkan risiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Kondisi ini merupakan salah satu penyebab utama tengkes.
Menyikapi hal tersebut, DPRD Jawa Tengah berkomitmen penuh untuk mengawal alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran tersebut akan diarahkan pada perluasan program edukasi kesehatan reproduksi, pendampingan pranikah, serta penguatan ekonomi keluarga berbasis komunitas.
“Penanganan stunting di hilir tidak akan pernah tuntas jika kita di legislatif dan eksekutif tidak bersama-sama membenahi kesiapan calon orang tua serta memastikan anak-anak kita tetap melanjutkan sekolah,” tegas Setya.
Ia juga memastikan fungsi pengawasan DPRD akan terus berjalan agar kemitraan antara dinas terkait, institusi keagamaan, dan lembaga pendidikan di lapangan berjalan optimal.
“Kami memastikan dukungan kebijakan dan anggaran berjalan baik seiring dengan penguatan sinergi lintas sektoral di lapangan,” pungkasnya.
