Sensus Ekonomi Jateng 2026: Sektor Informal Jadi Kunci Penggerak Ekonomi Daerah

SEMARANG, Banggasemarang.id — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor kerja informal di Jawa Tengah mencapai 60 hingga 63 persen atau setara dengan 13,04 juta orang per Februari 2026, sehingga pendataan yang akurat melalui sensus ekonomi dinilai krusial untuk memperkuat fondasi pembangunan daerah.

Dominasi sektor kerja informal di Jawa Tengah menjadi salah satu komponen utama yang perlu diprioritaskan dalam pelaksanaan sensus ekonomi yang saat ini tengah berjalan.

Langkah ini dinilai mendesak mengingat kontribusi nyata sektor informal terhadap pertumbuhan ekonomi lokal sangat signifikan.

Menanggapi dinamika tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Setya Arinugroho, menegaskan bahwa seluruh rangkaian pendataan sensus ekonomi wajib menjangkau sektor pekerjaan informal tanpa terkecuali.

“Pendataan sensus harus menjangkau sektor pekerjaan informal. Ekonomi kita di Jawa Tengah tidak hanya ditopang sektor formal, tapi juga UMKM dan usaha-usaha digital yang kini tumbuh semakin pesat dan menjanjikan. Usaha mereka mungkin memang banyak dibilang kecil, tetapi sebenarnya kontribusi untuk ekonomi lokal sangat besar. Jadi, kita tidak bisa mengabaikannya,” tutur Ari pada Ahad (19/07/2026).

Lebih lanjut, Ari menjelaskan bahwa pendataan sektor kerja informal secara komprehensif sangat penting agar para pelaku usaha dapat terakomodir sebagai sasaran utama dalam berbagai program pembangunan pemerintah daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menargetkan perolehan data yang akurat dan mutakhir. Kualitas data ini diyakini akan menjadi fondasi utama yang memengaruhi ketepatan proses penyusunan kebijakan publik.

Kendati demikian, dalam menghimpun data secara lengkap—khususnya pada sektor informal—petugas di lapangan kerap menjumpai berbagai kendala teknis dan sosiologis, mulai dari karakteristik usaha kecil yang dinamis dan berpindah-pindah, hingga adanya kekhawatiran sebagian masyarakat untuk membagikan informasi usahanya.

Meski menghadapi berbagai tantangan tersebut, proses pendataan dipastikan harus tetap berjalan sesuai target. Apabila sektor informal luput dari pendataan, gambaran realitas struktur ekonomi secara keseluruhan di Jawa Tengah tidak akan terbaca secara utuh.

Menyikapi hal ini, Ari menyatakan bahwa jajaran DPRD berkomitmen untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh dan komprehensif. Upaya pengawasan tersebut salah satunya diarahkan untuk mempermudah serta menyelaraskan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kami di DPRD, melalui Komisi B, akan mengupayakan pelaku ekonomi bisa terpetakan lewat fungsi pengawasan. Petani, pedagang, UMKM mikro, industri kreatif, semuanya akan menjadi bagian dari sasaran program pembangunan,” ujar Ari.

Lebih dari sekadar pemetaan statistik, data hasil sensus ekonomi harus mampu diolah secara taktis menjadi program-program konkrit guna memberdayakan ekonomi masyarakat. Data sensus mampu menjabarkan karakter spesifik ekonomi Jawa Tengah, mengidentifikasi sektor yang tumbuh cepat, serta menentukan bidang usaha yang memerlukan dukungan intervensi.

Dalam kaitannya dengan upaya menekan angka pengangguran, hasil sensus dapat dijadikan basis acuan yang kuat untuk menciptakan struktur lapangan kerja yang seimbang, di mana penyerapan angkatan kerja di berbagai sektor industri dapat berjalan optimal.

Ke depan, pemerintah diharapkan dapat menyediakan program pelatihan terarah maupun penyediaan infrastruktur penunjang berwirausaha. Pemanfaatan data sensus ini juga mutlak diperlukan guna mendorong investasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Bagi para pekerja di sektor informal, berbagai persoalan mendasar seperti jaminan sosial yang minim dan perlindungan kerja harus mendapatkan perhatian serius serta diakomodir secara nyata oleh pemerintah.

Ari berharap hasil pelaksanaan sensus ekonomi ini mampu memberikan secercah harapan bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik serta mewujudkan kemandirian ekonomi yang kokoh di Jawa Tengah.