PURWOKERTO, Banggasemarang.id — Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas dalam menekan angka pengangguran diwujudkan melalui penyelenggaraan bursa kerja (job fair) yang menyediakan sekitar 2.000 lowongan pekerjaan.
Langkah strategis ini diambil di tengah tren positif penurunan angka pengangguran di Jawa Tengah yang berada di angka 4,24 persen per November 2025.
Namun, realisasi di tingkat daerah masih menghadapi tantangan besar karena angka pengangguran di Kabupaten Banyumas tercatat mencapai 6,28 persen, berada di atas rata-rata provinsi.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho, mengapresiasi inisiatif tersebut namun memberikan catatan kritis. Ia mengingatkan agar kehadiran bursa kerja ini benar-benar menjawab kebutuhan riil pasar kerja dan diikuti oleh pengawasan ketat di lapangan.
“Harapan kita, job fair ini bukan sekadar agenda tahunan. Ini harus menjadi peluang nyata bagi angkatan kerja untuk terserap sesuai bidang keahliannya, dengan jaminan menerima upah yang layak,” ujar pria yang akrab disapa Ari saat diwawancarai pada Sabtu (20/6/2026).
Menurut Ari, tantangan terbesar saat ini adalah menyinkronkan kualifikasi industri dengan keahlian para lulusan sekolah. Data pemetaan ketenagakerjaan menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Tengah masih didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan diploma akibat adanya ketidaksesuaian (mismatch) dengan kebutuhan industri modern.
“Kita tidak boleh hanya fokus pada kuantitas lapangan kerja, tetapi juga kualitas dan kesiapan angkatan kerja kita. Realitasnya, penyumbang angka pengangguran tertinggi di Jawa Tengah justru dari lulusan SMK. Ini berarti ada mata rantai yang putus antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan riil industri,” lanjut Ari.
Menyikapi ketimpangan statistik tersebut, DPRD Jawa Tengah mendesak Pemkab Banyumas melakukan pelacakan (tracking) berkala pasca-acara terhadap para pencari kerja yang dinyatakan diterima. Bagi mereka yang belum terserap, Ari mendorong optimalisasi ekosistem digital daerah, seperti sistem SIMAK KERJA MAS yang terintegrasi dengan portal Banyumas PAS.
“Aplikasi dan portal kerja digital milik daerah jangan hanya jadi pajangan sistem. Dinas terkait harus proaktif memperbarui data lowongan secara transparan, sekaligus menjadikannya wadah pelatihan daring bagi pencari kerja yang belum lolos seleksi formal,” tegas Ari.
Ia menambahkan bahwa penurunan angka pengangguran secara makro di tingkat provinsi harus berdampak langsung pada kesejahteraan di akar rumput.
“Penurunan statistik itu tidak ada artinya jika di akar rumput masyarakat masih kesulitan membeli kebutuhan pokok akibat tidak punya penghasilan tetap. Pemda harus hadir mendampingi mereka sampai benar-benar berdaya,” pungkasnya.
