10 Ribu Siswa Rentan Gagal Terserap, DPRD Desak Jemput Bola di SPMB Jateng 2026

Wakil Ketua DPRD Jateng Setya Ari Nugroho memberikan keterangan terkait evaluasi jalur afirmasi SPMB Jateng.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Ari Nugroho, mendorong Pemprov Jateng mengubah paradigma menjadi jemput bola untuk memaksimalkan serapan kuota afirmasi pada SPMB 2026, Selasa (28/4/2026).

SEMARANG, Banggasemarang.id – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Setya Ari Nugroho, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng menerapkan sistem jemput bola pada jalur afirmasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.

Desakan ini muncul menyusul hasil evaluasi SPMB 2025, di mana sekitar 10.600 calon peserta didik dari kelompok rentan tercatat gagal terserap ke sekolah negeri.

Setya menyoroti bahwa capaian pengisian daya tampung secara umum pada SPMB 2025 yang mencapai 99,12 persen memang patut diapresiasi. Namun, serapan kuota afirmasi masih menyisakan pekerjaan rumah yang krusial.

“Dari 72.793 calon murid jalur afirmasi tahun 2025, hanya 62.145 yang berhasil terserap. Artinya sekitar 10.600 anak dari keluarga tidak mampu, penyandang disabilitas, anak panti, dan anak tidak sekolah belum terjangkau sistem. Ini pekerjaan rumah kita bersama,”tegas Ari saat memberikan keterangan, Selasa (28/4/2026).

Menyongsong SPMB 2026, kuota afirmasi ditetapkan minimal 32 persen yang diperuntukkan bagi keluarga Desil 1-3, penyandang disabilitas (2 persen), panti asuhan (3 persen), dan anak tidak sekolah (2 persen).

Legislator PKS tersebut meminta agar tingginya kuota ini tidak hanya berhenti di atas kertas, melainkan diikuti dengan perubahan paradigma dinas dari pasif menjadi proaktif.

“Saya mendorong Dinas Pendidikan bersinergi dengan Dinas Sosial dan pemerintah desa untuk melakukan pemetaan by name by address. Jangan hanya membuka pendaftaran dan menunggu,” ujar Setya.

Menurutnya, hakikat afirmasi adalah menjangkau kelompok rentan yang tidak mengetahui cara mendaftar, kesulitan akses internet, atau bahkan tidak memahami adanya jalur khusus. Ia meminta Pemprov Jateng memastikan sosialisasi menjangkau kantong-kantong kemiskinan sejak dini.

“SPMB bukan sekadar soal angka daya tampung. Ini tentang keberpihakan negara untuk memastikan tidak ada anak Jawa Tengah yang tertinggal hanya karena miskin atau berkebutuhan khusus. DPRD akan mengawal ketat agar target afirmasi ini tercapai, tidak hanya terserap di statistik,” pungkasnya.

Sebagai informasi, merujuk data Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Tengah, SPMB 2026 untuk 362 SMA Negeri dan SMK Negeri akan didominasi tiga jalur utama. Selain afirmasi, terdapat jalur zonasi minimal 33 persen dan prestasi maksimal 50 persen.

Khusus untuk SMK Negeri Boarding, pendaftaran telah berjalan lebih awal pada 13 Maret hingga 3 April 2026, dan akan disusul pendaftaran SMA umum pada Juni 2026 mendatang.