SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini mengambil langkah tegas dengan mewajibkan seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD Jateng) meraup keuntungan agar berkontribusi maksimal pada kas daerah. Penegasan ini dilontarkan langsung oleh Gubernur Ahmad Luthfi di hadapan pimpinan Komisi II DPR RI saat memaparkan postur keuangan di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (1/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Luthfi memberikan peringatan keras kepada jajaran direksi. Ia tidak segan mengevaluasi total perusahaan daerah yang terus membebani anggaran negara alih-alih memberikan manfaat.
“Prinsipnya BUMD adalah harus untung. Ora untung, ora usah dadi BUMD,” tegas Luthfi.
Ketegasan ini tentu sejalan dengan langkah pemerintah mengebut target pendapatan daerah. Berdasarkan hasil rapat koordinasi pada Maret lalu, pemerintah memproyeksikan target setoran dividen naik sekitar 10,58 persen per tahun hingga 2030 mendatang.
Kinerja BUMD Makin Solid
Di sisi lain, kinerja BUMD di provinsi ini sebenarnya sudah menunjukkan tren yang sangat positif. Luthfi membeberkan bahwa 41 entitas milik pemerintah provinsi telah mencatatkan aset masif sebesar Rp118,038 triliun hingga tahun 2025.
Selain itu, puluhan perusahaan tersebut sukses meraup laba bersih mencapai Rp1,775 triliun. Mereka juga rutin menyetorkan dividen hasil usaha sebesar Rp732,388 miliar. Sementara itu, 122 BUMD tingkat kabupaten atau kota juga menorehkan prestasi serupa dengan laba bersih Rp587,684 miliar.
Oleh sebab itu, Luthfi terus mendorong perbankan daerah agar semakin berpihak pada sektor riil. PT BPR BKK misalnya, berhasil menyalurkan kredit Rp10,823 triliun dengan 71 persen fokus pada kredit produktif bagi UMKM.
Dorongan Menjadi Percontohan Nasional
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, sangat mengapresiasi langkah taktis pemerintah provinsi. Ia menilai Jawa Tengah berpeluang besar menjadi percontohan nasional dalam mengelola bank daerah secara sehat.
Namun, Aria Bima juga mengingatkan satu prinsip penting. Ia menegaskan bahwa perbankan daerah wajib memberi dampak langsung terhadap pemerataan ekonomi.
“Bank daerah tidak boleh dilihat hanya sebagai institusi perbankan biasa yang mengejar keuntungan semata. Bank daerah adalah BUMD yang dibentuk dengan mandat yang lebih luas,” ujar Aria Bima.
Selanjutnya, Anggota Komisi II DPR RI, Edy Oloan Pasaribu, turut mengamini pandangan tersebut. Ia mendorong pemerintah agar terus mengaktifkan aset untuk menekan angka kemiskinan.
“Jawa Tengah bisa menjadi pilot project untuk melihat bagaimana bank daerah dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan keputusan strategisnya,” tutur Edy menambahkan.
Pada akhirnya, dewan berharap tata kelola ini benar-benar mampu memperluas kesejahteraan masyarakat luas.
