SEMARANG, Banggasemarang.id — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) secara masif melakukan perbaikan jalan provinsi sepanjang 2.414,59 kilometer dan pemeliharaan sejumlah jembatan pada tahun anggaran 2026.
Langkah ini diambil guna merespons cepat keluhan masyarakat terkait infrastruktur jalan yang rusak, di mana Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menginstruksikan dengan tegas agar seluruh pengerjaan dilakukan secara profesional dan menjadi skala prioritas.
Gubernur Ahmad Luthfi meminta jajarannya menjadikan keluhan warga, terutama yang viral di media sosial, sebagai bahan evaluasi agar pemerintah lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.
Ia menekankan bahwa ruas jalan dengan tingkat kerusakan berat harus segera ditangani dan tidak menoleransi kualitas pekerjaan yang buruk.
“Jangan asal-asalan. Harus dikerjakan secara profesional,”kata Luthfi, Jumat (4/6/2026).
Ia juga mengingatkan instansi terkait untuk turun tangan langsung, “Balai dan dinas harus memperhatikan ini. Begitu ada jalan berlubang dan sudah rusak berat, maka harus menjadi skala prioritas penanganannya,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, merinci bahwa pemeliharaan rutin akan menjangkau 173 ruas jalan provinsi serta jembatan sepanjang 26.445,77 meter.
Di luar itu, proyek peningkatan jalan juga dilakukan di belasan ruas penting, seperti Wiradesa-Kajen, Demak-Godong, Sirampog-Bumiayu, hingga pembangunan Jalur Penyelamat Kalijambe.
Rehabilitasi turut menyasar ruas jalan di Pati, Jepara, hingga Wonogiri, serta penggantian Jembatan Dengkeng di Kabupaten Klaten.
Henggar menyebut salah satu fokus perbaikan kritis pada 2026 berada di ruas Jalan Raya Randublatung-Cepu, Kabupaten Blora, yang saat ini telah memasuki tahap lelang.
Anggaran sebesar Rp5,276 miliar dialokasikan untuk menangani kerusakan berat di wilayah Desa Kediren.
“Sesuai arahan Pak Gubernur, desain teknis akan dievaluasi agar panjang jalan yang diperbaiki dapat ditambah lagi,” jelas Henggar.
Untuk mempercepat realisasi pembangunan, Luthfi tidak hanya mengandalkan APBD Jateng.
Ia menginstruksikan jajarannya mengawal serius usulan bantuan dari pemerintah pusat, baik melalui kementerian maupun DPR RI, salah satunya lewat program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).
Di akhir keterangannya, Pemprov Jateng menyampaikan apresiasi atas kritik konstruktif masyarakat sebagai bentuk kolaborasi positif guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, mulai dari sektor infrastruktur hingga pendidikan dan kesehatan.
