Kunjungan kerja ini difokuskan pada penguatan koordinasi terkait pengelolaan aset negara serta percepatan dukungan layanan administrasi pertanahan di lingkungan pemasyarakatan.
Aksi solidaritas ini sudah menunjukkan antusiasme tinggi sejak pukul 05.00 WIB, dengan ribuan peserta bersiap untuk mengikuti lari dan jalan santai.
Alih-alih mengadopsi aksara Latin yang saat itu tengah didorong oleh pemerintah kolonial Belanda, beliau memilih untuk menggunakan aksara Arab-Jawa (Pegon).
Kegiatan yang diikuti secara serentak oleh seluruh satuan kerja (Satker) BPN se-Indonesia ini bertujuan utama untuk mempercepat penyelesaian tunggakan layanan sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
Rapat ini menyoroti berbagai permasalahan penerimaan PNBP di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN provinsi dan Kantor Pertanahan (Kantah) BPN kabupaten/kota se-Indonesia.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah, Yudi Indras Wiendarto, menyampaikan keprihatinan atas kondisi penurunan kemiskinan di provinsi yang dinilai ‘stuck’ dan melambat.
Joko Purnomo, anggota Komisi D yang mewakili Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, menyampaikan harapannya agar Raperda ini dapat menjadi jawaban atas berbagai persoalan air di lapangan.
Langkah ini dilakukan untuk memperkuat tata kelola sektor pariwisata yang merupakan salah satu pilar utama penggerak ekonomi daerah.
