Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah konflik dan sengketa di masa depan yang sering kali muncul akibat batas lahan yang tidak jelas.
Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis, menjelaskan bahwa kemudahan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021.
Selain itu, rapat juga membahas kelengkapan dokumen pendukung lainnya, seperti Standar Operasional Prosedur (SOP), kontrol kualitas, dan metadata.
Selain isu guru, infrastruktur pendidikan menjadi perhatian utama lainnya. Ia mengungkapkan, banyak laporan yang masih diterima Komisi X mengenai kondisi sekolah-sekolah yang ambruk.
Rezka juga menekankan bahwa keputusan untuk mendaftarkan tanah sepenuhnya berada di tangan masyarakat adat.
Wamen Ossy menyatakan bahwa peningkatan anggaran ini akan difokuskan untuk memperbaiki layanan dan memperkuat sumber daya manusia (SDM) di seluruh satuan kerja.
Menteri Nusron memaparkan bahwa anggaran tahun 2026 akan difokuskan pada peningkatan layanan publik dan program prioritas pertanahan.
Mereka juga menegaskan bahwa mutasi dan rotasi adalah bagian dari dinamika organisasi yang menuntut setiap pegawai siap mengabdi di mana pun ditempatkan.
