SEMARANG, Banggasemarang.id – DPRD Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat implementasi program Sekolah Rakyat (SR) agar benar-benar mampu memutus rantai kemiskinan dan tidak sekadar menjadi pembangunan fisik semata, Kamis (30/4/2026). Langkah pengawasan ini bertujuan memastikan program tersebut menyentuh akar persoalan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera di wilayah Jawa Tengah.
Wakil Ketua DPRD Jateng dari Fraksi PKS, Setya Ari Nugroho, menyatakan bahwa meski pihaknya mengapresiasi kehadiran 14 rintisan SR di 13 kabupaten/kota, pemerintah provinsi harus segera menjawab sejumlah persoalan sistematis yang masih membayangi program tersebut.
“Program ini tidak boleh sekadar menjadi proyek pembangunan gedung. Persoalan utama seperti putus sekolah karena faktor ekonomi, keterbatasan akses pendidikan vokasi, serta lemahnya pembentukan karakter harus menjadi fokus utama,” tegas Ari dalam keterangannya.
Berdasarkan data Humas Pemprov Jateng tahun 2025–2026, SR merupakan sekolah berasrama gratis bagi jenjang SD hingga SMA yang menyasar keluarga miskin ekstrem (Desil 1 dan 2 DTKS). Saat ini, rintisan program telah berjalan di BPVP Surakarta serta sentra Kemensos di Magelang, Pati, dan Baturraden, dengan target perampungan gedung permanen di Rowosari, Semarang pada 2026.
DPRD Jateng menyoroti tiga isu krusial dalam program ini. Pertama adalah aspek pemerataan, mengingat SR baru menjangkau 13 dari 35 kabupaten/kota. Daerah seperti Kebumen, Wonosobo, dan Banjarnegara dinilai perlu segera mendapat prioritas perluasan berbasis data DTKS yang akurat.
Kedua, legislatif menekankan pentingnya konsep link and match agar lulusan SR siap kerja atau berwirausaha melalui sinergi dengan SMK Negeri dan Balai Latihan Kerja (BLK). Ketiga, terkait keberlanjutan anggaran dan kesiapan SDM, terutama pemberian insentif layak bagi tenaga pendidik di sistem asrama yang bekerja 24 jam.
“Pembangunan gedung permanen dan perluasan ke daerah baru membutuhkan komitmen anggaran yang besar dan konsisten. DPRD akan mengawal agar tidak terjadi keterlambatan atau mangkrak,” imbuh Ari.
Ia berharap Sekolah Rakyat menjadi instrumen strategis untuk penguatan ketahanan keluarga. Namun, Ari mengingatkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada ketepatan implementasi di lapangan.
“Jika dikelola dengan serius, program ini bisa menjadi instrumen strategis untuk memutus rantai kemiskinan. Tapi jika tidak, berisiko menjadi program simbolik tanpa dampak nyata,” pungkasnya.
