SEMARANG, Banggasemarang.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Ari Nugraha, menegaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun ini wajib menjadi momentum nyata untuk memperkuat ekonomi inklusif yang menyentuh masyarakat desa, kelompok rentan, hingga pelaku UMKM di seluruh wilayah Jawa Tengah, pada Ahad (8/3/2026).
Langkah ini diambil guna memastikan bahwa setiap kebijakan daerah yang lahir dari forum tersebut bukan sekadar rutinitas formalitas, melainkan ruang strategis untuk membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi warga yang selama ini sulit menjangkau peluang pembangunan.
Setya menekankan bahwa keberhasilan pembangunan diukur dari sejauh mana masyarakat di tingkat akar rumput merasakan manfaatnya.
“Musrenbang harus mampu menghasilkan kebijakan pembangunan yang benar-benar berpihak pada masyarakat. Ekonomi yang kita bangun harus inklusif, memberi ruang bagi UMKM, masyarakat desa, kelompok rentan, hingga generasi muda untuk terlibat dan berkembang,” ujar Setya Ari saat dihubungi melalui sambungan telepon.
Menurutnya, fondasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jawa Tengah tidak boleh lepas dari jeritan dan kebutuhan riil masyarakat di tingkat desa dan kecamatan.
Ia menilai, mekanisme Musrenbang yang berjenjang adalah kunci agar program pemerintah tetap tepat sasaran dan tidak kehilangan relevansi sosialnya.
Selain aspek keberlanjutan lingkungan, politisi tersebut juga menyoroti penguatan ekosistem ekonomi syariah sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan.
Nilai-nilai kemitraan dan pemerataan dalam ekonomi syariah dianggap sejalan dengan visi pembangunan Jawa Tengah 2025 yang ingin mewujudkan ketahanan ekonomi yang lebih manusiawi.
“Penguatan ekonomi syariah dapat menjadi salah satu jalan untuk mendorong ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Ini juga sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat,” pungkasnya.
