SEMARANG, Banggasemarang.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho, mendesak Pemerintah Provinsi memperketat pengendalian harga kebutuhan pokok menyusul kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026 sebesar 7,28 persen guna memastikan kesejahteraan buruh tidak tergerus inflasi.
Kenaikan upah yang telah ditetapkan di 35 kabupaten/kota tersebut menempatkan Kota Semarang dengan UMK tertinggi sebesar Rp3.701.709, sementara Kabupaten Banjarnegara terendah di angka Rp2.401.961.
Setya menilai, peningkatan pendapatan ini harus dijaga agar daya beli masyarakat, terutama pekerja berpenghasilan rendah, tetap stabil di tengah potensi kenaikan biaya produksi dan jasa.
“Kenaikan UMK ini wajar sebagai respons terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, kita harus proaktif mengantisipasi efek domino berupa kenaikan harga barang dan jasa,” ujar pria yang akrab disapa Setya Ari ini saat rapat dengar pendapat dengan Forum Pengusaha Jateng di Semarang, Selasa (4/3/2026).
Setya Ari menyoroti risiko kenaikan harga pada komoditas pangan sensitif seperti beras, cabai, dan bawang merah. Menurutnya, tanpa pengawasan ketat, kenaikan upah justru bisa memicu spillover inflasi yang memberatkan rakyat kecil.
“UMK naik bagus untuk kesejahteraan buruh, tapi jika harga sembako ikut melambung, manfaatnya pudar. Stabilitas ekonomi bukan soal upah tinggi semata, tapi keseimbangan antara pendapatan dan biaya hidup,” tegasnya.
Untuk membentengi ekonomi warga, Setya mendorong penguatan program REGA TATAS (Rega Tumata, Aman, Terjangkau, Adil, Stabil) dengan strategi 4K. Langkah ini mencakup ketersediaan komoditas, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, hingga pengawasan pasar daring guna mencegah praktik kartel.
Meskipun investasi di Jawa Tengah menunjukkan tren positif mencapai Rp66,13 triliun, Setya Ari mengingatkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, petani, dan pengusaha adalah kunci utama. Ia optimis jika inflasi ditekan di bawah 3 persen, pertumbuhan ekonomi Jateng pada 2026 mampu menembus angka 5,5 persen.
“Jawa Tengah punya pengalaman sebagai TPID terbaik. Sekarang waktunya kolaborasi semua pihak untuk ekonomi yang inklusif dan anti-inflasi,” pungkas Setya Ari.
