SEMARANG, Banggasemarang.id – Pemerintah daerah (pemda) diminta untuk berhenti sekadar mencari popularitas di media sosial dan mengalihkan fokus pada pengelolaan big data serta penyajian informasi yang berdampak nyata bagi masyarakat. Hal tersebut mengemuka dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Website dan Media Sosial sebagai pembuka rangkaian Jateng Media Summit 2026 di Hotel Khas Semarang, Rabu (20/5/2026).
Tenaga Ahli Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Dr. Riant Nugroho, M.Si., CBA., menegaskan bahwa kondisi dunia digital saat ini sudah sangat kacau (chaos) dengan karakter media sosial yang cenderung “genit”. Oleh karena itu, institusi pemerintah tidak boleh larut dalam pusaran pencarian panggung reputasi yang semu.
“Maka menurut saya pemerintah jangan mencari popularitas. Bisa diibaratkan di keluarga, pemerintah itu adalah Bapak, yang tidak banyak omong, kerja dalam senyap,” tegas Riant saat menjadi narasumber dalam diskusi yang dipandu oleh Asep Saefullah selaku Head of Community Local Media Community Suara.com.
Menurut Riant, produk utama pemerintah di era digital seharusnya adalah big data autentik yang dikelola secara mandiri melalui situs web resmi sebagai induk informasi. Dari pusat data tersebut, pemda baru bisa memecahnya menjadi konten-konten media sosial yang strategis dengan memanfaatkan algoritma, jurnalisme media, hingga jaringan homeless media.
Kritik senada disampaikan oleh Perencana Ahli Madya Puspen Kemendagri, Zainudin, S.Fil., M.Si. Ia menyoroti performa situs web pemda yang sering kali tidak terstruktur, lambat merespons isu publik, serta menyajikan konten media sosial yang terlalu seremonial dengan bahasa yang sulit dipahami awam.
“Apa yang harus dilakukan oleh website pemda? Tidak hanya diposting, harus terstruktur, cepat, tanggap dengan isu-isu terbaru apalagi yang berpotensi dengan dampak negatif terhadap pemerintah,” jelas Zainudin.
Zainudin juga mengingatkan pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengadopsi kecerdasan buatan (AI). “Pakai AI harus yang aman juga, jangan data-data yang penting dan rahasia menggunakan AI. Prinsipnya AI adalah alat bantu, bukan menggantikan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Humas dan Protokol Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah, Dicky Adinurwanto, tidak menampik tantangan besar tersebut. Ia mengakui bahwa jajarannya kerap kewalahan dalam menangkal masifnya hoaks di ruang digital, terutama karena pola konsumsi informasi masyarakat Jawa Tengah kini sangat tinggi, di mana 82,57 persen di antaranya aktif mengakses media daring.
“Kami sering kali kewalahan ya dengan informasi hoaks, bagaimana menangkalnya, dan bagaimana meng-counter-nya, ya kami harus punya strategi,” ujar Dicky.
Sebagai langkah taktis, Dicky mendukung penuh instruksi Gubernur agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jawa Tengah mampu bertindak sebagai agen humas (Public Relations) guna memperkuat diseminasi informasi valid.
Adapun puncak pergelaran Jateng Media Summit 2026 sebagai wadah konsolidasi media lokal dan pemangku kebijakan ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis (21/5/2026).
