SEMARANG, Banggasemarang.id — Penutupan PT Victory Apparel Indonesia di Semarang dan PT Samwon Busana Indonesia di Jepara yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih dari 1.400 pekerja memicu alarm darurat bagi sektor padat karya di Jawa Tengah.
Gelombang PHK tersebut sontak menjadi sorotan serius. Kondisi ini menuntut langkah antisipatif yang sistematis dari pemerintah dan pelaku usaha guna membentengi sektor industri padat karya dari potensi krisis lanjutan.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho, menyatakan keprihatinannya yang mendalam atas penutupan PT Victory Apparel Indonesia di Kota Semarang dan PT Samwon Busana Indonesia di Jepara.
Menurutnya, tekanan ekonomi global yang membayangi saat ini berpotensi memperluas dampak buruk ke sektor industri sejenis jika tidak segera direspons secara taktis.
“Kita tentu prihatin karena industri garmen merupakan sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Kalau kondisi seperti ini tidak segera direspons, bukan tidak mungkin perusahaan lain mengalami tekanan yang sama,” ujar Setya Arinugroho saat diwawancarai, Rabu (5/8/2026) di Semarang.
Berdasarkan penelusuran internal, PT Samwon Busana Indonesia telah mengalami tekanan finansial berupa kerugian berturut-turut selama lima tahun terakhir sejak pandemi Covid-19, diperparah oleh penurunan permintaan pasar ekspor serta kendala pasokan bahan baku.
Sementara itu, PT Victory Apparel Indonesia mulai goyah sejak akhir tahun 2025 sebelum akhirnya memutuskan menghentikan seluruh kegiatan operasionalnya.
Menanggapi rentetan masalah tersebut, Arinugroho menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan ketahanan industri.
Setya mendesak pemerintah untuk tidak hanya reaktif menunggu kejatuhan perusahaan, melainkan proaktif membangun sistem deteksi dini pencegahan PHK melalui pemetaan sektoral berkala serta koordinasi sinergis antara Dinas Tenaga Kerja, asosiasi industri, dan pelaku usaha.
“Deteksi dini itu bukan sekadar melihat perusahaan sudah tutup atau belum. Pemerintah harus aktif memantau ketika pesanan mulai turun, bahan baku mulai sulit, atau pasar ekspor melemah sehingga solusi bisa diberikan lebih cepat,” jelasnya.
Di tingkat legislatif, DPRD Jawa Tengah berkomitmen mengawal ketat fungsi pengawasan agar kebijakan pelindungan tenaga kerja dan iklim investasi berjalan beriringan. Arinugroho menegaskan bahwa menjaga kelangsungan operasional pabrik sama artinya dengan mengamankan periuk nasi ribuan keluarga di daerah.
“Kami di DPRD akan memastikan pemerintah daerah tidak hanya bergerak setelah PHK terjadi. Yang lebih penting adalah memastikan ada sistem pencegahan sehingga perusahaan yang sedang mengalami kesulitan bisa segera mendapatkan pendampingan. Dengan begitu, keberlangsungan usaha tetap terjaga dan pekerja tidak menjadi korban,” tegas Arinugroho.
Pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan kini dihadapkan pada ujian nyata untuk menjaga stabilitas perekonomian regional. Dengan sinergi yang solid, gelombang PHK lanjutan diharapkan dapat diredam demi menjamin kepastian kerja dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.
