DPRD Jateng Minta Pekerja Informal Jadi Prioritas Mudik Gratis 2026

DPRD Jateng Minta Pekerja Informal Jadi Prioritas Mudik Gratis 2026

Wakil Ketua DPRD Jateng Setya Arinugroho memberikan keterangan terkait program Mudik Gratis 2026.
Wakil Ketua DPRD Jateng, Setya Arinugroho, meminta Pemprov memprioritaskan pekerja sektor informal dalam program Mudik Gratis 2026 demi keadilan sosial.

SEMARANG, Banggasemarang.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng memprioritaskan pekerja sektor informal seperti ojek online (ojol) hingga pedagang kaki lima (PKL) dalam program Mudik Gratis 2026 agar bantuan lebih tepat sasaran bagi kelompok ekonomi rentan.

Hal tersebut ditegaskan Ari menyikapi tahap verifikasi peserta mudik yang tengah berlangsung. Mengingat adanya pengurangan kuota tahun ini, proses seleksi yang akuntabel menjadi kunci agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan secara finansial.

“Kami menekankan pada Pemprov Jawa Tengah untuk lebih selektif dalam menetapkan penerima program mudik gratis supaya tepat sasaran. Dengan begitu, manfaat program bisa dioptimalkan bagi mereka yang memang dalam kondisi keuangan yang kurang mampu,”kata Ari, Senin (2/3/2026).

Politisi PKS ini menyoroti nasib pekerja sektor informal seperti asisten rumah tangga, pekerja serabutan, dan buruh lepas yang tidak memiliki kepastian Tunjangan Hari Raya (THR) layaknya pekerja formal. Baginya, biaya transportasi mudik merupakan beban finansial yang sangat berat bagi mereka.

DPRD Jateng menyetujui Renja 2026 yang memprioritaskan sektor pangan. Wakil Ketua DPRD Setya Arinugroho memastikan pengawasan anggaran difokuskan untuk menyelesaikan isu krusial di lapangan: pupuk bersubsidi, irigasi, dan ketersediaan pakan ternak. (Foto: Dok. Istimewa)

“Pekerja sektor informal cukup mendominasi. Harapannya, aspek ini bisa jadi salah satu kriteria bagi Pemprov dalam memilih target penerima Mudik Gratis 2026. Saya rasa dengan begitu manfaatnya lebih dirasakan secara luas,” terang Ari.

Melalui keberpihakan pada kelompok rentan ini, Ari berharap tradisi silaturahmi Lebaran tetap terjaga tanpa menambah beban ekonomi warga. Selain seleksi yang transparan, ia juga mengingatkan Pemprov untuk menjamin kelaikan armada bus guna memastikan keselamatan warga hingga sampai di kampung halaman.