BANYUMAS, Banggasemarang.id – Puncak musim kemarau pada Agustus 2026 memicu darurat kekeringan yang berdampak pada 41.404 jiwa di Kabupaten Banyumas dan Cilacap, Jawa Tengah, sehingga mendorong Wakil Ketua DPRD Jateng Setya Ari Nugroho mendesak pemerintah segera beralih dari sekadar bagi-bagi air ke pembangunan infrastruktur permanen.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per pertengahan Agustus 2026, kekeringan di Banyumas telah menyasar 7.230 kepala keluarga (KK) atau 23.269 jiwa. Sementara di Cilacap, krisis serupa berdampak pada 5.639 KK atau 18.135 jiwa. Kondisi ini menempatkan kedua wilayah tersebut dalam status Siaga Kekeringan Meteorologis.
Merespons eskalasi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di kedua kabupaten terus memompa bantuan. Di Banyumas, lebih dari 1,3 juta liter air bersih telah disalurkan. Angka serupa juga dicatatkan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap yang telah mendistribusikan lebih dari 1,3 juta liter air sejak krisis melanda pada awal Juni 2026.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Ari Nugroho, mengapresiasi gerak cepat pemerintah daerah. Namun, ia mengingatkan bahwa eskalasi kebutuhan akibat puncak kemarau menuntut sistem ketahanan air yang jauh lebih antisipatif.
“Kita harus bergerak berdasarkan peta kerawanan. Jangan menunggu masyarakat benar-benar kehabisan air baru kita mengirim bantuan,” tegas Ari, sapaan akrabnya, Minggu (23/8/2026).
Lebih lanjut, Ari menekankan bahwa penyelesaian krisis tidak boleh mandek pada sekadar distribusi menggunakan tangki. Ia mengusulkan tiga tahapan penanganan terpadu yang meliputi tanggap darurat, penguatan infrastruktur (sumur bor, pipanisasi, embung), serta konservasi ketahanan air jangka panjang yang terintegrasi dengan ketahanan pangan.
“Air hari ini harus tersedia, tetapi kebijakan juga harus memastikan masyarakat tidak terus mengalami krisis air yang sama setiap musim kemarau. Bantuan darurat harus menjadi pintu masuk menuju solusi permanen,” pungkasnya.