Program ini merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat yang seringkali terabaikan.
Nasional
Panja Haji DPR RI Usulkan Sejumlah Poin Rasionalisasi Biaya Haji 2025, Targetkan di Bawah Rp90 Juta
Fikri yang juga anggota Panja Haji DPR ini menekankan pentingnya meringankan beban jemaah haji di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit.
DPR RI Apresiasi Kesiapsiagaan BAZNAS RI Bantu Pemerintah dan Masyarakat Tanggap Bencana
Apalagi, yang dilakukan BAZNAS merupakan bagian dari keinginan masyarakat, terutama masyarakat agamis, agar BAZNAS membentuk relawan-relawan tanggap bencana.
Belasan Guru Kemenag Minta DPR Perjuangkan Pengangkatan Pengawas Madrasah
Ajid Abdul Majid menyanpaikan persoalan terkait belum dilantiknya dirinya bersama ratusan guru lain menjadi pengawas.
Cuaca Ekstrem Mengintai, DPR Minta BNPB Perkuat Mitigasi Bencana Secara Serius
BNPB, kata Fikri, juga diharapkan agar lebih proaktif dalam berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) terkait dengan upaya mitigasi bencana.
Viral Bayar Pajak Hingga Rp 500 Juta Lebih! Begini Penjelasan Seputar Info Wajib Pajak
Perempuan dua anak ini mengaku kesulitan memberikan data administrasi penjualan sejak 2020 di tahun 2024 karena pencatatan yang masih konvensional.
DPR Minta Pemerintah Pastikan Kejelasan Status dan Kewenangan Tagana
Tingginya risiko tugas yang dihadapi dan besarnya beban tugas yang ada pada relawan Tagana berbanding terbalik dengan insentif yang mereka dapatkan sebagai relawan tersebut.
Masuk Komisi 8 DPR RI, Fikri Faqih Siap Perjuangkan Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
Dr Abdul Fikri Faqih siap memperjuangkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan madrasah.
RUU Pilkada Batal Disahkan DPR, Pendaftaran Calon Kepala Daerah Pakai Putusan MK
Dasco memastikan dengan batalnya pengesahan itu, aturan dalam pendaftaran calon kepala daerah di Pilkada 2024 merujuk pada hasil putusan MK.
Gema Keadilan Jateng: Pelarangan Jilbab Paskibraka Putri Bertentangan dengan Pancasila dan Langgar HAM
Agung BM meminta agar SK Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 dicabut dan Kepala BPIP harus diganti karena terbukti telah melanggar sumpah jabatan dengan terang-terangan melecehkan Pancasila