Bukan Cuma Tambah Gedung, Sekolah Harus Berpihak pada Masa Depan Anak Rakyat

Wakil Ketua DPRD Jateng soroti wacana sekolah rakyat; tekankan pentingnya penguatan kualitas guru dan fasilitas agar akses pendidikan bagi warga miskin tetap bermartabat.

Lonjakan PHK di Jawa Tengah membuat ribuan pekerja kehilangan pekerjaan. Menanggapi kondisi ini, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho, meminta pemerintah segera membentuk satuan tugas khusus untuk merespons krisis dan memastikan kepastian bagi para pekerja yang terdampak.

SEMARANG, Banggasemarang.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Ari Nugraha, menegaskan bahwa wacana pembangunan sekolah rakyat harus diletakkan dalam kerangka besar revitalisasi pendidikan nasional guna menjamin pemerataan kualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, Sabtu (7/3/2026).

Setya mengingatkan bahwa pendidikan yang menyentuh rakyat bukan hanya soal penambahan jumlah institusi, melainkan tentang menghadirkan layanan yang bermartabat dan berkelanjutan di tengah ekosistem yang sudah ada.

Meski menilai gagasan sekolah rakyat memiliki semangat mulia untuk membuka akses bagi kelompok marjinal, Setya menekankan pentingnya kajian matang agar kebijakan ini tidak menjadi bumerang bagi sekolah swasta yang selama ini telah berjuang mencerdaskan bangsa.

Ia memandang tantangan nyata di lapangan saat ini adalah ketimpangan fasilitas dan kualitas guru, bukan sekadar kurangnya bangunan fisik.

“Sekolah rakyat pada prinsipnya memiliki tujuan mulia, yaitu memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang selama ini mungkin belum terjangkau secara optimal. Tetapi kita juga harus melihat secara komprehensif kondisi pendidikan yang ada saat ini,”kata Setya.

Menurutnya, revitalisasi harus menyentuh “nyawa” dari pendidikan itu sendiri, yakni peningkatan kualitas tenaga pendidik, perbaikan sarana prasarana yang rusak, serta kurikulum yang relevan dengan zaman.

Ia berharap pemerintah tidak mengabaikan sekolah-sekolah yang sudah berdiri, terutama sekolah swasta yang juga melayani warga menengah ke bawah.

“Revitalisasi pendidikan tidak cukup hanya dengan menambah jumlah sekolah. Yang jauh lebih penting adalah memastikan sekolah yang sudah ada mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat,” jelasnya.

Setya mengkhawatirkan jika pembangunan sekolah baru dilakukan tanpa perhitungan matang, hal itu justru akan melemahkan ekosistem pendidikan yang sudah berjalan.

Baginya, setiap kebijakan harus didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat di akar rumput agar setiap anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi, mendapatkan hak yang sama untuk berkembang.

“Pada akhirnya, tujuan utama dari semua kebijakan pendidikan adalah membangun generasi yang berkualitas. Karena itu, setiap langkah yang diambil harus benar-benar memperkuat sistem pendidikan secara menyeluruh, bukan sekadar menambah jumlah institusi pendidikan,” pungkas Setya.