SEMARANG – Kabar baik datang bagi para pengungsi bencana tanah gerak di Jawa Tengah. Ahmad Luthfi Gubernur Jateng memastikan lahan relokasi baru kini sudah tersedia bagi warga. Pihaknya telah mengecek langsung keamanan lahan tersebut untuk menampung ratusan rumah yang rusak akibat pergerakan tanah.
Gerak cepat ini menyasar total 900 rumah rusak yang masuk dalam daftar relokasi. Ahmad Luthfi Gubernur Jateng mencatat wilayah terdampak paling parah berada di Kabupaten Tegal. Selain itu, wilayah lain seperti Purbalingga, Pemalang, dan Batang juga masuk dalam daftar prioritas penanganan provinsi.
Percepatan relokasi menjadi langkah mutlak yang harus diambil saat ini. Curah hujan tinggi masih terus mengguyur dan membahayakan keselamatan warga di lokasi hunian lama. Oleh karena itu, pemindahan warga dari pengungsian ke tempat yang lebih aman tidak bisa ditunda lagi.
“Kami sudah instruksikan para bupati untuk segera bergerak,” tegas Luthfi saat memberikan keterangan di Kota Semarang, Rabu (11/2/2026). Ia memastikan lokasi relokasi lahan Perhutani Jateng sudah siap digunakan. Tim ahli pun telah memeriksa kondisi tanah tersebut dan menjamin keamanannya dari risiko bencana susulan.
Pemerintah tidak hanya menyiapkan lahan kosong semata bagi para korban. Ahmad Luthfi Gubernur Jateng juga memikirkan akses pendidikan bagi anak-anak di lokasi baru nanti. Selain itu, akses mata pencaharian warga turut menjadi perhatian utama pemerintah agar ekonomi keluarga mereka tetap hidup.
Rincian data relokasi ini terbilang cukup masif. Sebanyak 800 rumah warga Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, akan segera dipindahkan. Sisanya mencakup 50 rumah terdampak di Purbalingga, 30 rumah di Pemalang, dan 20 rumah di wilayah Batang.
Target utama pemerintah saat ini adalah memindahkan pengungsi ke Hunian Sementara (Huntara) korban bencana. Namun, proses ini menghadapi tantangan tersendiri karena sebagian warga masih enggan pindah. Mereka umumnya mengkhawatirkan harta benda dan lahan garapan yang terpaksa harus ditinggalkan.
Pemprov Jateng lantas menggandeng unsur TNI dan Polri untuk mengatasi kendala tersebut. Aparat gabungan akan membantu memberikan edukasi persuasif dan pendekatan humanis kepada masyarakat. Langkah ini menjadi kunci agar warga bersedia menempati hunian baru demi keselamatan nyawa mereka sendiri.
Di sisi lain, Gubernur meminta Dinas Sosial untuk mendata warga secara rinci dan menyeluruh. Pendataan ini wajib mencakup nama, jenis pekerjaan, hingga aset harta benda yang dimiliki warga. Tujuannya sangat jelas, yakni memastikan tidak ada hak pengungsi yang tercecer atau hilang selama proses relokasi berlangsung.
Kebutuhan dasar warga selama masa transisi ini juga menjadi prioritas. Ahmad Luthfi Gubernur Jateng menjamin ketersediaan dapur umum dan posko kesehatan di setiap titik pengungsian. Ia meminta warga segera melapor jika terdapat kekurangan logistik agar bisa langsung ditangani.
Lebih jauh, Gubernur memberi peringatan keras kepada para kepala daerah di wilayah rawan. Bupati atau wali kota wajib segera menetapkan status tanggap bencana lokal Jawa Tengah saat situasi darurat terjadi. Penetapan status ini akan mempercepat masuknya bantuan dan penanganan teknis dari pemerintah provinsi.
“Jika terjadi bencana, bupati wali kota tentukan wilayahnya, maka provinsi akan langsung melakukan penanganan,” ucapnya. Penanganan ini tidak hanya soal evakuasi korban. Perbaikan infrastruktur pascabencana juga akan dilakukan secara cepat dan terukur.
Terakhir, masyarakat Jawa Tengah diimbau untuk terus meningkatkan kewaspadaan. Potensi bencana seperti longsor, banjir, rob, dan tanah gerak masih mengintai akibat cuaca ekstrem. Kesiapsiagaan bersama adalah benteng pertahanan terbaik untuk meminimalisir risiko korban jiwa.
Baca lagi.
Akhirnya Pendaki Bukit Mongkrang Telah Ditemukan dan Di Evakuasi
