Bersama dengan tiga daerah lain di Indonesia, Kota Semarang telah masuk sebagai anggota Open Government Partnership (OGP) Lokal Tahun 2020. Atas prestasi tersebut, kemarin dilakukan pendampingan sekaligus audensi oleh Sekretariat dan Tim Ahli Kebijakan Publik Open Government Indonesia, Senin (23/11).
OGP sendiri beranggotakan 76 negara dan 20 pemerintah daerah (local members) di seluruh dunia. Tiga daerah lain di Indonesia yang berhasil lolos masuk dengan proses yang ketat adalah Kabupaten Brebes, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Banggai.
Selaku Pejabat Sementara Wali Kota Semarang, Tavip Supriyanto menerima kehadiran rombongan yang diketuai oleh Slamet Soedarsono selaku Deputi Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas.
Diharapkan dengan adanya agenda tersebut mampu memberikan sumbangsih manfaat serta masukan dalam hal peningkatan pemerintah daerah Kota Semarang dalam melayani masyarakat.
Slamet Soedarsono sendiri sangat mengapresiasi atas keberhasilan Kota Semarang lolos sebagai anggota OGP 2020. Dimana sebelumnya telah melewati proses yang panjang sejak tahun 2015, mulai dari perencanaan hingga penerapannya dalam pembangunan di Kota Semarang. Keanggotaan OGP ini dapat menjadi gerbang sekaligus peluang bagi Kota Atlas untuk memperoleh jejaring dengan berbagai kota lain di dunia.
Slamet mengungkapkan bahwa keterbukaan informasi menjadi sebuah sarana yang baik bagi pemerintah dan masyarakat untuk menyalurkan aspirasi pembangunan. Kemudian dari hal tersebut akan mewujudkan akuntabilitas dan pembangunan yang semakin baik pula.
Sementara itu kiatannya dengan masa pandemi covid-19, Kota Semarang telah melakukan beberapa kebijakan salah satunya Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM). Kebijakan tersebut diikuti dengan transparansi informasi seputar perkembangan dan persebaran covid-19 yang dipublikasikan di website siagacorona.semarangkota.go.id. Bukan hanya itu, sejumlah program bantuan sosial juga masif dilakukan.
“Kami telah melakukan sejumlah upaya seperti edukasi masyarakat, kampung siaga candi hebat, yustisi ruang publik hingga perkantoran. Hal ini dilakukan mengingat munculnya kluster keluarga dan perkantoran pasca liburan” jelas Tavip Supriyanto.
Lebih lanjut, kehadiran tim dari pemerintah pusat menurut Tavip dapat menjadi pemantik pemerintah Kota Semarang untuk lebih mengoptimalkan lagi pelayanan kepada masyarakat. Selain dengan konsep bergerak bersama, diperlukan koordinasi para akademisi dan organisasi non pemerintah, LSM seperti Transparency International Indonesia (TII) dan Pattiro.
