Proyek sepanjang 10,6 km ini menjadi sorotan karena lebih dari separuhnya menggunakan matras bambu sebagai bagian dari pondasi jalan tol.
Kabar Nasional
Panja Haji DPR RI Usulkan Sejumlah Poin Rasionalisasi Biaya Haji 2025, Targetkan di Bawah Rp90 Juta
Fikri yang juga anggota Panja Haji DPR ini menekankan pentingnya meringankan beban jemaah haji di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit.
Belasan Guru Kemenag Minta DPR Perjuangkan Pengangkatan Pengawas Madrasah
Ajid Abdul Majid menyanpaikan persoalan terkait belum dilantiknya dirinya bersama ratusan guru lain menjadi pengawas.
Cuaca Ekstrem Mengintai, DPR Minta BNPB Perkuat Mitigasi Bencana Secara Serius
BNPB, kata Fikri, juga diharapkan agar lebih proaktif dalam berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) terkait dengan upaya mitigasi bencana.
DPR Minta Pemerintah Pastikan Kejelasan Status dan Kewenangan Tagana
Tingginya risiko tugas yang dihadapi dan besarnya beban tugas yang ada pada relawan Tagana berbanding terbalik dengan insentif yang mereka dapatkan sebagai relawan tersebut.
Masuk Komisi 8 DPR RI, Fikri Faqih Siap Perjuangkan Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
Dr Abdul Fikri Faqih siap memperjuangkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan madrasah.
Israel Jadi Anak Emas Karena Bebas Sanksi Sepakbola, Dewan Sebut FIFA tak Konsisten
FIFA tegas dengan membeirkan hukuman kepada Rusia di Piala Dunia Qatar 2022 sebagai tanggapan atas serangannya terhadap Ukraina.
RUU Pilkada Batal Disahkan DPR, Pendaftaran Calon Kepala Daerah Pakai Putusan MK
Dasco memastikan dengan batalnya pengesahan itu, aturan dalam pendaftaran calon kepala daerah di Pilkada 2024 merujuk pada hasil putusan MK.
Gema Keadilan Jateng: Pelarangan Jilbab Paskibraka Putri Bertentangan dengan Pancasila dan Langgar HAM
Agung BM meminta agar SK Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 dicabut dan Kepala BPIP harus diganti karena terbukti telah melanggar sumpah jabatan dengan terang-terangan melecehkan Pancasila
Revisi UU ASN Disahkan DPR, Jutaan Honorer Tetap Bekerja
Anas menambahkan, beberapa prinsip krusial yang akan diatur di PP adalah tidak boleh ada penurunan pendapatan yang diterima tenaga non-ASN saat ini.