Ia juga mengingatkan bahwa aset pemerintah adalah amanah publik yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.
Jateng
Pengangguran di Jateng Capai 950 Ribu, Digitalisasi Diyakini Jadi Kunci Jawaban
Wakil Ketua DPRD Jateng, Setya Arinugroho, mendorong generasi muda untuk menjadi lebih kreatif dan menguasai teknologi digital
Setya Arinugroho: Kehadiran Pemerintah Fundamental untuk Kesejahteraan Petani Jateng
Menurutnya, kehadiran pemerintah dalam menjamin kesejahteraan pelaku di sektor pertanian adalah sebuah keniscayaan.
Pemerintah Jawa Tengah Siap Fasilitasi Pertumbuhan Ormas Kolaboratif
Arinugroho menjelaskan bahwa luasnya wilayah Jawa Tengah menuntut adanya peran perpanjangan tangan pemerintah melalui ormas di berbagai daerah.
15.000 Anak Putus Sekolah di Jawa Tengah Berhasil Kembali ke Bangku Pendidikan
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Setya Ari Nugraha, menyatakan bahwa keberhasilan ini adalah langkah konkret dalam mewujudkan visi mencerdaskan seluruh anak bangsa.
Wakil DPRD Jateng Dorong Digitalisasi dan Profesionalisme Pengelolaan Parkir di Banyumas
Menurutnya, kebocoran retribusi kerap terjadi karena lemahnya pengawasan, sistem manual, serta tidak adanya sistem digital yang terintegrasi.
Wakil Ketua DPRD Jateng Dorong Perda Ketahanan Keluarga di Banyumas
Ari menegaskan pentingnya perhatian serius terhadap persoalan keluarga yang menjadi kunci utama pembangunan di tingkat lokal maupun nasional.
Jamaah Furoda Gagal Berangkat, Wakil Ketua DPRD Jateng Setya Arinugroho: Harus Ada Kepastian dan Keadilan
Setya Arinugroho menambahkan bahwa kendati pemerintah menyatakan visa furoda sepenuhnya merupakan kewenangan Kerajaan Arab Saudi, bukan berarti masalah ini dilepaskan begitu saja.
Ambisi Jateng Capai 11,8 Juta Ton Pangan di 2025, Setya Arinugroho: Saya Optimis!
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Setya Arinugroho, menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan Musrenbangwil 2025.
Soal Diskursus Pembentukan Provinsi Jasela, Setya Arinugroho Minta Kajian Ilmiah
Ari menegaskan tidak menolak rencana pembentukan Provinsi Jasela, namun juga tidak sepenuhnya mendukung rencana tersebut.