SURAKARTA, Banggasemarang.id – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk mewujudkan sistem pendidikan yang adil, terbuka, dan bebas pungutan di tengah kritik terhadap sistem zonasi.
Luthfi memastikan tidak ada praktik “titip-menitip” siswa di sekolah negeri serta melarang keras penarikan iuran di seluruh SMA/SMK Negeri di Jawa Tengah.
Penegasan ini disampaikan Luthfi dalam acara “Gubernur Menyapa” yang digelar di Kantor Cabang Dinas Pendidikan VII, Pasar Kliwon, Kota Surakarta, pada Kamis, 30 Oktober 2025. Forum ini menjadi wadah dialog langsung antara Gubernur dengan pelajar, organisasi kepemudaan, dan elemen masyarakat.
Menanggapi aduan dari perwakilan KNPI Jawa Tengah terkait keluhan sistem zonasi, Luthfi menjelaskan bahwa zonasi adalah kebijakan nasional. Namun, implementasinya di Jawa Tengah harus bebas dari intervensi.
“Itu kebijakan pusat. Tapi saya tegaskan, di Jawa Tengah tidak ada titip-menitip siswa atau no jasa penitipan,” kata Luthfi.
Ia menambahkan, sistem zonasi bertujuan utama untuk pemerataan kesempatan belajar, bukan untuk mempersulit akses anak-anak.
Alokasikan Anggaran untuk Siswa Miskin Ekstrem
Selain isu zonasi, Luthfi juga memaparkan program-program pemerataan akses pendidikan, khususnya bagi siswa kurang mampu dan yang berada di daerah pinggiran.
Pemprov Jateng telah meluncurkan Sekolah Garuda, Sekolah Keberbakatan, dan yang terbaru adalah Program Sekolah Kemitraan.
Melalui Sekolah Kemitraan, Pemprov mengalokasikan pembiayaan untuk 5.004 siswa miskin ekstrem yang putus sekolah. “Kita siapkan 5.000-an anak-anak miskin ekstrem yang putus sekolah. Kita tempelkan di sekolah-sekolah swasta yang sudah terprogram,” jelasnya.
Luthfi juga memberi peringatan keras terkait biaya pendidikan. Ia menegaskan kembali status pendidikan gratis untuk seluruh SMA dan SMK Negeri di wilayahnya.
“Program pendidikan gratis itu sudah diawasi dewan pengawas. Jangan coba-coba menarik iuran, karena itu melanggar aturan. Semua biaya pendidikan di SMA/SMK negeri di Jawa Tengah gratis,” tegas Luthfi.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen terus memperluas akses pendidikan melalui pembangunan sekolah baru, serta bantuan sosial pendidikan untuk transportasi dan kuota internet. “Intinya, kami ingin memastikan bahwa semangat pendidikan gratis benar-benar dirasakan oleh seluruh siswa tanpa terkecuali,” pungkas Luthfi.
