Wamen Ossy mencontohkan keberhasilan GTRA di Majalengka sebagai bukti nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Kabar Pertanahan
Kepala Tata Usaha Baru Kantah Semarang Gelar Rapat Koordinasi, Pastikan Jobdesk Jelas
Rapat ini fokus pada pembagian tugas dan fungsi (tupoksi) yang jelas untuk setiap pegawai, demi meningkatkan efektivitas kinerja.
Tekan Konflik Tanah, Menteri Nusron Wahid Imbau Warga Pasang Patok Permanen
Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah konflik dan sengketa di masa depan yang sering kali muncul akibat batas lahan yang tidak jelas.
Aplikasi Bhumi Jadi Sorotan, Kementerian ATR/BPN Dorong Transparansi Data Pertanahan
Bhumi ATR/BPN kini menyediakan fitur interaktif yang memungkinkan masyarakat untuk melihat peta bidang tanah berdasarkan sertifikat yang dimiliki, serta memeriksa Zona Nilai Tanah.
BPN Buka Akses Peta Pertanahan untuk Publik, Warga Kini Bisa Awasi Lahan Lewat Aplikasi Bhumi
Aplikasi ini bertujuan meningkatkan transparansi dan mengajak partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan pertanahan di Indonesia.
Ingin Tingkatkan Status Kepemilikan Rumah? Ini Panduan Mengubah SHGB Jadi SHM
Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis, menjelaskan bahwa kemudahan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021.
Percepat Pembangunan Berkelanjutan, Kementerian ATR/BPN Finalisasi Peta Tematik Pertanahan
Selain itu, rapat juga membahas kelengkapan dokumen pendukung lainnya, seperti Standar Operasional Prosedur (SOP), kontrol kualitas, dan metadata.
Dukung Hak Adat, Kementerian ATR/BPN Mulai Pendaftaran Tanah Ulayat di Jambi
Rezka juga menekankan bahwa keputusan untuk mendaftarkan tanah sepenuhnya berada di tangan masyarakat adat.
Kenaikan Anggaran Disetujui DPR, Wamen ATR/BPN Fokuskan pada Peningkatan Layanan dan SDM
Wamen Ossy menyatakan bahwa peningkatan anggaran ini akan difokuskan untuk memperbaiki layanan dan memperkuat sumber daya manusia (SDM) di seluruh satuan kerja.
Disetujui DPR, Pagu Anggaran ATR/BPN 2026 Fokus pada Layanan Publik dan Reforma Agraria
Menteri Nusron memaparkan bahwa anggaran tahun 2026 akan difokuskan pada peningkatan layanan publik dan program prioritas pertanahan.