Pelantikan ini mencakup 7 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 17 Pejabat Administrator, yang tersebar di tujuh provinsi.
Headline
Universitas Pandanaran Bekali Mahasiswa Baru dengan Literasi Digital di Era Society 5.0
Selain materi tersebut, Sri Praptono mengatakan mahasiswa baru juga mengikuti sesi perkenalan program studi.
Kembangkan AI untuk Pengendalian Lahan, Ditjen PPTR Gandeng Fakultas Teknik UGM
Diskusi kerja sama ini digelar di Gedung ERIC FT UGM dan dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal PPTR, Jonahar, serta jajaran Ditjen PPTR dan civitas akademika UGM.
Jaga Ketahanan Pangan, Kementerian ATR/BPN Gandeng KPK Susun Rencana Aksi Pengendalian Alih Fungsi Lahan
Rencana ini bertujuan mengendalikan alih fungsi lahan sawah dan mencegah korupsi dalam proses perubahan tata guna lahan.
Kementerian ATR/BPN Sediakan Fitur Cek Balik Nama Sertipikat Tanah via Aplikasi Sentuh Tanahku
Menurut Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis, aplikasi ini memfasilitasi berbagai jenis peralihan hak, seperti jual beli, hibah, lelang, hingga pewarisan.
Ditjen PPTR Selenggarakan PIJAR DIALOGUE 2025, Bahas Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang
Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan capaian kinerja dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya Penilaian Perwujudan RTR.
Pengadaan Tanah Berbasis Dampak Sosial: Ditjen PTPP dan World Bank Perkuat Sinergi
Rapat yang berlangsung Rabu (10/9/2025) di Ruang Rapat Kantor Ditjen PTPP ini dipimpin oleh Plt. Direktur Penilaian dan Ekonomi Pertanahan, Trias Wiriahadi.
DPRD Jateng Dukung Kenaikan Anggaran Insentif Guru Agama, Perjuangkan Peningkatan Kesejahteraan
Kita ingin generasi emas Indonesia di masa depan lahir dari pendidikan yang kuat, bukan hanya dalam aspek akademik, tetapi juga memiliki dasar nilai keagamaan dan kebangsaan yang kokoh.
Percepat Reforma Agraria, Kementerian ATR/BPN Tekankan Pentingnya Kolaborasi Lintas Sektor di Aceh
Partisipasi berbagai pihak ini menunjukkan komitmen kolektif untuk menyelesaikan isu-isu agraria dan tata ruang demi kemaslahatan rakyat Aceh.
DPRD Jateng Segera Bahas Tuntutan Buruh Terkait Kenaikan Upah dan Isu Kontrak
Selain itu, para buruh menegaskan penolakan mereka terhadap rencana Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang berupaya menghapus UMSK yang sudah berlaku di Jawa Tengah.