Kunjungan kerja ini difokuskan pada penguatan koordinasi terkait pengelolaan aset negara serta percepatan dukungan layanan administrasi pertanahan di lingkungan pemasyarakatan.
Admin799 Pos
Perkuat Tata Kelola Aset, BPK Jateng dan Kantor Pertanahan Kota Semarang Koordinasikan Data HGB di Atas HPL
Melalui sinergi antara BPK dan Kantor Pertanahan, diharapkan proses pemeriksaan dapat berjalan lancar serta menghasilkan rekomendasi yang mendukung pengelolaan aset pemerintah yang lebih tertib, akuntabel, dan berkelanjutan.
Tegaskan Kepastian Hukum Aset Negara, BPN Jawa Tengah dan Kodam IV/Diponegoro Teken Kerja Sama Strategis
Kerja sama ini ditandatangani untuk menjamin kepastian hukum atas aset milik negara serta mendukung stabilitas pertanahan melalui kolaborasi lintas lembaga.
API Palestina Jateng Gelar Run For Palestine, Kumpulkan Donasi Rp200 Juta untuk Bantu Gaza
Aksi solidaritas ini sudah menunjukkan antusiasme tinggi sejak pukul 05.00 WIB, dengan ribuan peserta bersiap untuk mengikuti lari dan jalan santai.
Kementerian ATR/BPN Gelar Monev Nasional, Fokus Tuntaskan Tunggakan Layanan Pertanahan
Kegiatan yang diikuti secara serentak oleh seluruh satuan kerja (Satker) BPN se-Indonesia ini bertujuan utama untuk mempercepat penyelesaian tunggakan layanan sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
DPR RI dan ATR/BPN Evaluasi Pengawasan PNBP Pertanahan untuk Perkuat Transparansi
Rapat ini menyoroti berbagai permasalahan penerimaan PNBP di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN provinsi dan Kantor Pertanahan (Kantah) BPN kabupaten/kota se-Indonesia.
DPRD Jawa Tengah Dorong Percepatan Pengentasan Kemiskinan Lewat Raperda Komprehensif
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah, Yudi Indras Wiendarto, menyampaikan keprihatinan atas kondisi penurunan kemiskinan di provinsi yang dinilai ‘stuck’ dan melambat.
DPRD Jateng Dorong Raperda Sumber Daya Air Jadi Solusi Tantangan Banjir dan Kekeringan
Joko Purnomo, anggota Komisi D yang mewakili Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, menyampaikan harapannya agar Raperda ini dapat menjadi jawaban atas berbagai persoalan air di lapangan.
DPRD Jateng Genjot Potensi Ekonomi Daerah melalui Raperda Kepariwisataan
Langkah ini dilakukan untuk memperkuat tata kelola sektor pariwisata yang merupakan salah satu pilar utama penggerak ekonomi daerah.
DPRD Jawa Tengah Finalisasi Raperda Kepariwisataan, Targetkan Pengelolaan Berkelanjutan dan Tingkatkan PAD
Inisiasi Raperda ini merupakan respons atas potensi besar pariwisata Jawa Tengah yang mencatat angka kunjungan hingga 70 juta jiwa pada tahun 2024.