SEMARANG, Banggasemarang.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menjadikan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) sebagai salah satu solusi strategis untuk menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di wilayahnya.
Keberadaan sekolah ini dinilai sangat tepat karena sejalan dengan proyeksi Jawa Tengah sebagai daerah dengan fokus pada investasi padat karya dan pengembangan sekolah vokasi.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pembangunan sekolah rakyat di Jateng bertujuan ganda, yakni membantu mengentaskan kemiskinan dan memperbanyak sekolah vokasi.
“Karena Jawa Tengah itu proyeksinya sekarang adalah investasi padat karya,” kata Luthfi di sela mendampingi Menteri Sosial Syaifullah Yusuf dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini meninjau SRT 45 Semarang, pada Rabu (29/10/2025).
SRT 45 Semarang saat ini menempati gedung sementara di Kompleks Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBVP) di Jalan Brigjen Sudiarto. Sekolah ini merupakan satu dari 14 rintisan sekolah rakyat tahap 1 yang sudah beroperasi di 13 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Sekolah rakyat tahap 2 direncanakan akan disiapkan dan beroperasi pada tahun 2026 di 11 kabupaten/kota.
Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menjelaskan bahwa SRT merupakan bagian dari upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Ia menyebut trilogi sekolah rakyat adalah memuliakan wong cilik, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin.
Menteri Syaifullah juga memaparkan model terintegrasi yang diterapkan.
“Jadi selain anak-anaknya sekolah, orangtua atau wali siswa juga akan mengikuti program pemberdayaan, seperti menerima bansos dan pelatihan, sehingga dalam lima tahun sudah bisa terangkat kesejahteraannya. Anaknya lulus, keluarganya lepas dari kemiskinan,” ungkap Syaifullah Yusuf.
Terkait SRT 45 Semarang, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menambahkan bahwa pembangunan gedung permanen akan dimulai tahun ini dan akan menampung sekitar 1.000 siswa mulai dari jenjang SD hingga SMA.
“Lahannya nanti yang menyiapkan Wali Kota, pembangunan dilakukan dengan APBN. Luasnya nanti sekitar 7–8 hektare,” kata Syaifullah, berharap gedung permanen yang dilengkapi asrama siswa, asrama guru, perpustakaan, hingga lapangan olahraga, dapat digunakan tahun depan.
Selain SRT, Pemprov Jateng juga memiliki program pengentasan kemiskinan melalui sektor pendidikan lainnya, seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Jateng yang tersebar di Kota Semarang, Pati, dan Purbalingga, serta program Sekolah Kemitraan untuk memfasilitasi anak-anak dari keluarga miskin dan kurang mampu.
