JAKARTA, Banggasemarang.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa pembangunan nasional harus berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya terfokus pada investasi.
Hal ini ia sampaikan saat memimpin Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2025 di Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Menurut Menteri Nusron, program Reforma Agraria memiliki peran sentral dalam menjawab persoalan ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah di Indonesia.
“Pembangunan harus berkeadilan dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ada para petani, nelayan, para pelaku usaha mikro, masyarakat adat, yang juga harus dilibatkan dalam arus kesejahteraan. Di sinilah program Reforma Agraria berperan untuk menjawab persoalan ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah,” tegas Menteri Nusron.
Ia menjelaskan, Reforma Agraria tidak hanya terbatas pada redistribusi lahan (penataan aset), tetapi juga mencakup penguatan akses masyarakat terhadap pemanfaatan tanah (penataan akses).
“Reforma Agraria dilaksanakan melalui penataan aset dan penataan akses yang merupakan dua tahapan integral yang tidak bisa dipisahkan. Setiap jengkal tanah adalah amanah, jangan biarkan telantar,” ujar Menteri Nusron.
Kementerian ATR/BPN saat ini juga tengah memperkuat pengawasan terhadap tanah-tanah yang dikuasai perusahaan skala besar. Tanah yang terbengkalai atau tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya akan ditata kembali dan diperuntukkan bagi golongan ekonomi lemah melalui program Reforma Agraria.
Selain untuk pemerataan, tanah telantar juga didorong untuk mendukung agenda prioritas pemerintah, seperti swasembada pangan, swasembada energi, hingga pembangunan Tiga Juta Rumah untuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah.
Dengan langkah ini, Menteri Nusron menegaskan bahwa Reforma Agraria adalah instrumen penting untuk mencapai pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan demi menyejahterakan rakyat Indonesia.
