JAKARTA, Banggasemarang.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatatkan kinerja positif dalam realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa (16/9/2025), Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pudji Prasetijanto Hadi melaporkan bahwa realisasi PNBP lima tahun terakhir menunjukkan tren positif dan selalu melampaui target sejak 2022.
Pudji Prasetijanto Hadi menjelaskan, meskipun realisasi pada tahun 2021 hanya mencapai 91,65% dari target Rp2,44 triliun akibat pandemi Covid-19, kinerja Kementerian ATR/BPN kembali optimal di tahun-tahun berikutnya.
Pada 2022, realisasi PNBP mencapai Rp2,63 triliun (118%), kemudian naik menjadi Rp3,05 triliun (121,88%) pada 2023, dan mencapai Rp3,06 triliun (102,04%) pada 2024.
Untuk tahun 2025, kementerian ini menargetkan PNBP sebesar Rp3,2 triliun. Hingga 10 September 2025, realisasi telah mencapai Rp2,09 triliun, atau 65,31%. Sekjen Pudji menilai capaian ini cukup positif dan optimis target akhir tahun akan tercapai.
Proyeksi PNBP pada periode 2026-2029 juga diperkirakan akan terus meningkat, sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 128 Tahun 2015.
Menurut Pudji, peningkatan PNBP ini memberikan manfaat ganda.
“Dari sisi negara, peningkatan PNBP memberikan kontribusi signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sekaligus menciptakan ruang fiskal tambahan untuk mendukung program-program pembangunan nasional, seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),” kata Pudji.
Selain itu, peningkatan PNBP juga akan digunakan untuk penguatan sistem pelayanan, digitalisasi, dan peningkatan kualitas SDM.
Sekjen Pudji juga menegaskan bahwa kebijakan ini tetap berpihak pada masyarakat tidak mampu dengan beban biaya yang seminimal mungkin, sejalan dengan semangat inklusi.
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, dan dihadiri jajaran eselon I dan II Kementerian ATR/BPN, baik secara luring maupun daring.
