JAKARTA, Banggasemarang.id – Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyoroti sejumlah isu krusial dalam rapat kerja dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), membahas penyesuaian Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga (K/L) tahun 2026.
Dalam rapat yang digelar Senin (15/9/2025) di ruang rapat Komisi X anggota Komisi X Abdul Fikri Faqih, menekankan pentingnya pengawalan anggaran untuk memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran, termasuk bagi para guru honorer.
Pria yang akrab disapa Fikri ini menyoroti beberapa poin mendesak. Yang pertama adalah agar Program Indonesia Pintar (PIP) tetap dapat direalisasikan untuk jenjang PAUD dan TK, meskipun ada penyesuaian anggaran.
Selain itu, ia mendesak pemerintah segera menuntaskan status ribuan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang sudah lulus namun belum mendapat alokasi anggaran, padahal, menurut Fikri Faqih, alokasi anggaran untuk para guru honorer tersebut sudah tersedia.
“Ada sejumlah guru yang sudah lulus P3K, belum teralokasikan. Tadi informasinya dari Bapak Menteri juga begitu, lewat Transfer ke Daerah (TKD). Nah, karena ini hak mereka, saya kira ini bagaimana bersama-sama untuk supaya mereka segera mendapatkan SK. Kenapa mendapatkan SK? Karena alokasi anggarannya sudah tersedia,” tegasnya.
Fikri Faqih juga menggarisbawahi rencana kenaikan gaji guru honorer non-ASN. Jika sebelumnya gaji mereka sebesar Rp300 ribu, ada informasi yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana menaikkannya menjadi Rp500 ribu.
Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai niat ini sangat baik dan harus diprioritaskan dalam anggaran yang sedang berjalan.
Selain isu guru, infrastruktur pendidikan menjadi perhatian utama lainnya. Ia mengungkapkan, banyak laporan yang masih diterima Komisi X mengenai kondisi sekolah-sekolah yang ambruk.
Politisi dari daerah pemilihan IX Jawa Tengah (Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes) ini juga berharap tekad Presiden untuk menuntaskan revitalisasi sarana dan prasarana dalam tiga tahun ke depan dapat terealisasi dan terus dikawal.
Terkait isu literasi, Fikri menyoroti perubahan status Perpustakaan Nasional (Perpusnas) yang kini menjadi lembaga mandiri, tidak lagi di bawah Kemendikdasmen.
Ia khawatir, jika literasi masyarakat tidak dipantau dengan baik, yang akan disalahkan tetap kementerian ini.
“Dulu Perpusnas itu di bawah Kemendiknas. Sekarang jadi lembaga sendiri. Padahal literasi kita dipantau oleh banyak pihak, paling tidak OECD yang sering kita jadikan referensi utama,” ungkapnya.
Untuk itu, ia meminta agar Badan Bahasa dan Perpusnas menjalin kerja sama yang erat untuk memantau program-program literasi.
Meskipun demikian, Fikri menyatakan bahwa PKS tetap menyetujui anggaran sebesar Rp400 miliar untuk Kemendikdasmen.
Namun, ia menekankan agar kementerian tidak berpuas diri dan tetap mengawal seluruh catatan yang diberikan.
Fikri menegaskan bahwa pengawalan ini penting, karena pada akhirnya Kemendikdasmen lah yang akan menjadi pengguna akhir dari anggaran tersebut.
“Kami dari PKS tetap menyetujui Rp400 miliar itu, tetapi jangan puas. Catatan-catatan yang diberikan itu supaya dikawal, sungguh pun mungkin nanti alokasinya tidak langsung ke Kemendikdasmen, tapi lewat Kementerian Keuangan,”pungkasnya.
