JAKARTA, Banggasemarang.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapatkan penetapan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp9,499 triliun dari Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Keputusan ini dicapai dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Dalam RDP yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menjelaskan alokasi anggaran tersebut.
“Untuk pagu Kementerian ATR/BPN di tahun anggaran 2026 sebesar Rp9,499 triliun terdiri dari program dukungan manajemen, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan, dan program penyelenggaraan penataan ruang,” terang Menteri Nusron yang didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan.
Menteri Nusron memaparkan bahwa anggaran tahun 2026 akan difokuskan pada peningkatan layanan publik dan program prioritas pertanahan.
Dari total anggaran, Rp6,475 triliun dialokasikan untuk belanja operasional, sementara Rp3,023 triliun dikhususkan untuk kegiatan non-operasional.
Anggaran non-operasional ini akan digunakan untuk mendukung program strategis, seperti Konsolidasi Tanah, Redistribusi Tanah, dan Peta Zona Nilai Tanah, dengan total anggaran mencapai Rp1,8 triliun.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2026 sebesar Rp3,289 triliun, meningkat 9,12% dari tahun sebelumnya. Target ini didominasi oleh layanan fungsional senilai Rp3,545 triliun.
Menteri Nusron menegaskan komitmennya untuk menjaga akuntabilitas dalam penggunaan anggaran dan memastikan hasilnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan DPR.
“Kami berharap agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun anggaran 2026, senantiasa mendapat dukungan serta pendampingan dari para pimpinan dan seluruh anggota Komisi II DPR RI,” ungkapnya.
RDP ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, serta seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.
