JAKARTA, Banggasemarang.id – Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), berkolaborasi dengan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda untuk menyukseskan program ketahanan pangan nasional.
Kemitraan ini diwujudkan dalam sebuah proyek percontohan pengembangan lahan pertanian terpadu di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara.
Kementerian ATR/BPN berperan menyediakan data geospasial tematik pertanahan dan ruang, serta kebijakan tata ruang yang efektif untuk mendukung swasembada pangan.
Sekretaris Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Ditjen SPPR), Yoga Suwarna, menjelaskan bahwa pihaknya telah menetapkan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) untuk mencegah alih fungsi lahan.
Kepala Subdirektorat Layanan Informasi Geospasial Tematik Multiguna, Royger M. Simanjuntak, menambahkan bahwa Ditjen SPPR saat ini tengah menyusun peta potensi lahan pada Area Penggunaan Lain (APL) yang diharapkan bisa dimanfaatkan untuk sektor ketahanan pangan.
Proyek percontohan ini akan berlangsung selama 12 bulan ke depan, melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, Bappenas, Badan Informasi Geospasial, serta Kadaster International dan Digireg Indonesia.
Joost van Uum, Konselor Pertanian Kedutaan Besar Kerajaan Belanda, menyatakan komitmennya dalam proyek ini dengan memanfaatkan keahlian geodata.
“Geodata sangat berguna bagi petani untuk menentukan jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi tanah,”ujarnya.
Lebih lanjut, ia berharap Geoportal IGT-PR nantinya dapat terintegrasi dengan data infrastruktur pengairan dan pertanian untuk mempermudah pengambilan keputusan.
