SEMARANG, Banggsemarang.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melantik 24 Pejabat Struktural di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada Jumat, 12 September 2025.
Dalam acara pelantikan yang digelar serentak di delapan lokasi, termasuk di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Tengah dan Jakarta, Menteri Nusron menitikberatkan pentingnya dedikasi dan pelayanan tulus kepada masyarakat sebagai aparatur sipil negara.
Dalam sambutannya, Menteri Nusron Wahid mengingatkan para pejabat baru agar menjadikan pelayanan sebagai prioritas utama, bukan sekadar transaksi.
“Layani masyarakat dengan tulus, dengan hati bukan transaksi. Layani masyarakat di bidang pertanahan dan di bidang tata ruang dengan penuh dedikasi karena memang rakyat berhak untuk mendapatkan pelayanan,” tegasnya.
Pelantikan ini mencakup 7 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 17 Pejabat Administrator, yang tersebar di tujuh provinsi.
Menteri Nusron juga menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas. Ia mengajak seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas diri demi memberikan pelayanan terbaik.
“Untuk itu, kita semua harus bersama-sama menjaga kemampuan,” ujarnya.
Selain fokus pada pelayanan, Menteri Nusron juga berpesan agar para pejabat yang baru dilantik tetap menjaga sikap sederhana. Menurutnya, hidup sederhana adalah hakikat seorang aparatur negara. “Hakikat aparatur negara itu hidupnya harus sederhana sebagai ksatria, hidupnya memang harus sederhana,” pungkasnya.
Acara pelantikan di Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah dihadiri oleh Menteri Nusron Wahid yang didampingi oleh Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan; Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari; Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Budi Santosa; serta Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Lampri beserta jajaran.
Sementara itu, di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, pelantikan dipimpin oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan. Ia didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; dan Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi, Dwi Budi Martono.
