SEMARANG, Banggasemarang.id – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 resmi menjadi kompas pembangunan Jawa Tengah untuk lima tahun mendatang. Hal tersebut mengemuka dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, di kompleks kantor Gubernur Jateng (5/5/2025) menjadi kompas pembangunan lima tahunan Jawa Tengah.
Sebagai sebuah kompas arah, RPJMD memuat berbagai komponen teknis ambisius yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah.
Hal tersebut sekaligus menjadi tahap pertama dalam pelaksanaan RPJPD Jawa Tengah 2025–2045, dengan visi “Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045.”
Gubernur Ahmad Luthfi berkomitmen menahkodai Jawa Tengah menjadi Provinsi yang terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan. Untuk itu, fokus utama RPJMD diarahkan pada infrastruktur dan peningkatan ekonomi berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.
Peningkatan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan teknologi menjadi prioritas utama dalam lima tahun ke depan dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Melalui akselerasi tersebut diharapkan infrastruktur dapat menunjang pembangunan pertanian dan pariwisata berkelanjutan.
Sehingga dapat memperkuat posisi ekonomi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional dan destinasi wisata.
Di samping itu, Program Rumah Rakyat juga diluncurkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memfasilitasi pengaduan langsung kepada pemerintah.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Setya Arinugroho menyoroti RPJMD sebagai langkah strategis Pemerintah Provinsi dalam mengupayakan kesejahteraan melalui pemberdayaan dan ketahanan pangan.
Berkaitan dengan produksi pertanian, Gubernur Ahmad Luthfi meneken target ambisius produksi beras hingga 11 juta ton pada 2025.
Program ini tidak hanya menyasar peningkatan luas tanam yang ditargetkan mencapai 250 hektar pada April 2025, tetapi juga efisiensi dalam proses produksi.
Namun, tantangan musim kemarau dan keterbatasan infrastruktur pengairan masih menjadi kendala utama. Untuk itu, pemetaan wilayah-wilayah strategis sebagai lumbung pangan menjadi sangat krusial. Setya Arinugroho menyebut bahwa kebijakan pembangunan harus adaptif terhadap dinamika iklim dan lingkungan.
“Kita tidak bisa lagi merancang kebijakan dengan asumsi normal. Perubahan iklim benar-benar nyata dan sudah di depan mata. Oleh karena itu, pendekatan kita dalam membangun infrastruktur dan pertanian harus berubah. Gunakan data, libatkan teknologi, dan petakan dengan cermat daerah-daerah rawan air serta daerah yang potensial sebagai pusat produksi,” tambah Ari.
Melalui RPJMD 2025, Dirinya berharap percepatan infrastruktur dalam proses produksi sampai distribusi benar-benar menjadi katalis ketahanan pangan Jateng, hingga mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
“Ketahanan pangan bukan hanya soal produksi pertanian, tapi menyangkut sistem distribusi, infrastruktur proses, hingga konektivitas antar wilayah. Oleh karenanya Kami berharap peningkatan infrastruktur yang memadai dapat menjadi katalis wujudnya ketahanan pangan Jateng,” tegas Setya.
Meski perlu menggenjot ketersediaan Infrastuktur, Setya Arinugroho menggarisbawahi bahwa infrastruktur tak dapat dibangun serampangan.
Dirinya menekankan pentingnya integrasi antara proyek infrastruktur dengan pemetaan wilayah lumbung pangan. Menurutnya, RPJMD harus mampu menjawab persoalan konkret di lapangan, seperti kemacetan distribusi hasil pertanian hingga tingginya biaya logistik.
“Infrastruktur memang penting, tapi harus tepat sasaran. Kita perlu integrasikan dengan pemetaan wilayah pangan. Pastikan irigasi berjalan, dan jangan lupa soal proses pengolahan hasil pertanian. Kita harus pikirkan rantai pasoknya secara end-to-end supaya tidak ada lagi kendala distribusi dan mahalnya biaya logistik petani.” ujarnya
Disamping itu, Setya Arinugroho juga menyoroti tingkat kemiskinan di Jawa Tengah yang perlu mendapat perhatian serius. Pasalnya pada tahun 2024 kemiskinan Jateng tercatat mencapai 9,58%. Dirinya berharap integrasi antara peningkatan infrastruktur dan ketahanan pangan dapat membawa dampak langsung terhadap penurunan angka kemiskinan.
“Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 9,58% pada tahun 2024 adalah isu serius yang harus kita atasi. Saya optimis bahwa integrasi pembangunan infrastruktur yang masif dengan penguatan ketahanan pangan akan memberikan dampak signifikan pada penurunan angka tersebut”.
Kendati demikian, Setya Arinugroho menyadari bahwa mewujudkan kesejahteraan dan menekan angka kemiskinan tak dapat dilakukan dengan instan.
Hal tersebut hanya mungkin diupayakan melalui sinergi lintas sektor yang sehat. Baik antara legislatif dan eksekutif, hingga pelibatan masyarakat sebagai mitra pembangunan.
“Kami di DPRD akan memastikan proses penganggaran sesuai dengan prioritas pembangunan. Kami juga akan terbuka terhadap masukan masyarakat. Pembangunan ini harus milik bersama. Dan keberhasilan RPJMD hanya bisa dicapai jika seluruh elemen bergerak bersama,” pungkasnya.
Sementara itu, RPJMD 2025 memang diarahkan sebagai platform integratif lintas sektor. Di dalamnya, terdapat rencana strategis penguatan ekonomi lokal berbasis desa, pendidikan vokasi untuk peningkatan SDM, serta digitalisasi pelayanan publik.
Setya Arinugroho menilai pendekatan tersebut sebagai langkah maju dalam menyelesaikan tantangan sistemik Jawa Tengah.
Dengan pijakan yang kuat melalui RPJMD 2025-2029, Jawa Tengah kini melaju ke arah pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada angka-angka statistik, tetapi juga menyentuh realitas hidup masyarakat. Infrastruktur yang kokoh, pangan yang terjamin, dan masyarakat yang terlibat aktif menjadi fondasi bagi tercapainya Jawa Tengah yang maju, tangguh, dan sejahtera.
