SEMARANG, Banggasemarang.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah memfokuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 pada tiga sektor utama: infrastruktur, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.
Langkah ini diambil untuk memastikan pemerataan kesejahteraan dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat rentan.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Setya Arinugroho, menyampaikan hal ini usai rapat paripurna di Gedung Berlian, Semarang, pada 5 Agustus.
Menurutnya, APBD Perubahan menjadi momentum strategis untuk melanjutkan pemulihan ekonomi sekaligus mengatasi kebutuhan paling mendesak bagi warga. “Infrastruktur, kesehatan, dan kemiskinan adalah kebutuhan paling mendesak bagi warga Jawa Tengah,” tegas Setya.
Ia mencontohkan, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) harus menjadi prioritas agar alokasi anggaran benar-benar menyentuh masyarakat rentan.
Selain itu, perlindungan sosial dan subsidi bagi keluarga prasejahtera juga akan diperkuat. Setya menegaskan, kebijakan anggaran harus berpihak kepada kelompok yang paling membutuhkan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan strategis.
Di sektor kesehatan, DPRD menekankan pentingnya pembangunan fasilitas dan layanan dasar. Investasi di bidang kesehatan dianggap sebagai fondasi utama untuk membangun masyarakat yang tangguh dan produktif.
Secara struktur, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp24,57 triliun, sementara belanja mencapai Rp25,15 triliun. Defisit anggaran sekitar Rp577 miliar akan ditutup melalui pembiayaan.
Untuk memastikan pelaksanaan APBD tepat sasaran, DPRD mendorong tiga langkah strategis. Pertama, sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa. Kedua, perluasan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran. Ketiga, penggunaan data dan evaluasi berkala untuk mengukur dampak program.
Setya Arinugroho optimistis bahwa dengan sinergi yang baik, upaya ini akan membuat kesejahteraan lebih merata dan mampu menekan angka kemiskinan di Jawa Tengah.
