JAKARTA, Banggasemarang.id – Direktorat Jenderal Tata Ruang bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN menggelar Webinar Nasional bertema “Transformasi di Tapal Batas: Menuju Kemandirian Ekonomi melalui Tata Ruang” secara daring pada Kamis, 28 Agustus 2025.
Acara ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat serta pemangku kepentingan mengenai pentingnya penataan ruang di Kawasan Perbatasan Negara (KPN).
Webinar yang diikuti oleh lebih dari 1.000 peserta dari berbagai kalangan ini menjadi wadah dialog dan transfer pengetahuan. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional pada BPSDM, Indira Proboratri Warpani, menekankan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kementerian ATR/BPN untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia.
“Kami berharap seluruh peserta dapat memperkaya wawasan dan membangun pemahaman akan pentingnya penataan ruang di KPN,” ujarnya.
Dalam sambutan utamanya, Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati, menjelaskan bahwa pemerintah telah mengamanatkan penyusunan sembilan Rencana Tata Ruang (RTR) KPN melalui Peraturan Presiden, yang kemudian diturunkan menjadi 81 Rencana Detail Tata Ruang KPN.
Reny juga menyoroti isu-isu strategis yang dihadapi di KPN, seperti ancaman terhadap Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT), batas negara yang belum disepakati, serta isu geopolitik dan geostrategis. Ia berharap penataan ruang dapat mendorong kemandirian ekonomi di wilayah tapal batas.
Selaras dengan hal tersebut, Direktur Perencanaan Tata Ruang, Nuki Harniati, menegaskan bahwa penataan ruang di KPN tidak hanya bertujuan untuk memperkuat aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga untuk menyinergikan pembangunan dari seluruh aspek, yaitu keamanan, kesejahteraan, dan keberlanjutan.
Webinar dilanjutkan dengan pemaparan dari sejumlah narasumber. Amran, Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara, Kementerian Dalam Negeri, memaparkan tentang potensi kerja sama sosial ekonomi antara Indonesia dan Malaysia (Sosek Malindo). Kemudian, Rizki Agung Nugroho, Kepala Subdirektorat Penataan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dari Wilayah Tertentu, Direktorat Jenderal Penataan Agraria, menekankan urgensi penataan agraria di kawasan perbatasan.
Terakhir, Agung Satriyo, seorang akademisi dari Universitas Gadjah Mada, menjelaskan pengelolaan ruang KPN dari perspektif regionalisme trans-nasional. Acara ditutup dengan sesi tanya jawab yang dipandu oleh Mersi Ayu Desinderella dari Direktorat Jenderal Tata Ruang.
