SEMARANG, Banggasemarang.id — Kantor Pertanahan Kota Semarang berperan aktif dalam rapat koordinasi terkait perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat yang digagas Pemerintah Kota Semarang.
Rapat yang digelar pada Jumat (29/08/2025) di Balaikota Semarang ini menjadi titik penting setelah Pemerintah Kota Semarang berhasil mengantongi rekomendasi pelepasan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Pusat.
Kehadiran perwakilan Kantor Pertanahan Kota Semarang, Ragil Setyowargo dan Tiara Budi Yuliyatin, dalam rapat yang dipimpin Pj. Sekretaris Daerah Kota Semarang Budi Prakosa, menegaskan peran penting aspek pertanahan dalam realisasi program tersebut.
Baca juga: Kualitas Layanan Jadi Prioritas, Kantah Kota Semarang Gelar Evaluasi Kinerja
Setelah rekomendasi pelepasan LSD terbit, proses permohonan Hak Pakai untuk Sekolah Rakyat akan segera ditindaklanjuti.
Ragil Setyowargo menyatakan bahwa Kantor Pertanahan Kota Semarang siap mendukung penuh kelanjutan program ini.
“Dengan adanya rekomendasi pelepasan LSD, Kantor Pertanahan Kota Semarang siap memproses tindak lanjut permohonan Hak Pakai, sehingga pembangunan Sekolah Rakyat dapat berjalan sesuai rencana dan ketentuan hukum,” ujarnya.
Dukungan ini merupakan bentuk sinergi antara Kantor Pertanahan dan Pemerintah Kota Semarang, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Hal ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menghadirkan akses pendidikan yang lebih inklusif bagi seluruh masyarakat Kota Semarang.
