Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Berusaha yang diajukan oleh PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW).
Kabar Pertanahan
Dorong Layanan Digital, Wamen ATR/BPN Tekankan Tiga Kunci Kolaborasi dengan IPPAT
Wamen Ossy memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran PPAT, yang dinilainya berada di garda terdepan dalam mendukung tertib hukum pertanahan.
Demi Lestarikan Warisan Leluhur, Kementerian ATR/BPN Dorong Sertifikasi 822 Hektare Tanah Ulayat Sumba Timur
Upaya ini difokuskan di Desa Tandula Jangga, Kabupaten Sumba Timur, yang dikenal kental dengan budaya dan pemandangan rumah adat Uma Mbatangu.
Perkuat Kualitas Layanan, Kantah Semarang Ikuti Evaluasi Kinerja BPN Se-Jawa Tengah
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, Rudi Prihantoro, bersama jajaran pejabat pengawas, hadir dalam forum ini untuk memonitor dan mengevaluasi capaian kinerja.
Kantor Pertanahan Semarang Terima Pembinaan Pusat, Perkuat Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Kantor Pertanahan Kota Semarang terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung tertib pemanfaatan ruang dan penataan pertanahan.
Kantah Semarang Perkuat Koordinasi Data Lahan Tol Semarang-Demak
Kegiatan ini berlangsung di ruang kerja Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kota Semarang pada Selasa, 30 September 2025.
Jamin Legalitas Aset, Kantor Pertanahan Semarang Lakukan Cek Fisik PSU Perumahan
bertujuan memastikan kesesuaian aset PSU dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari aspek fisik maupun legalitasnya.
Pastikan Transparansi, Kantah Semarang Koordinasi Pengadaan Tanah Tol Semarang–Demak
Rapat ini fokus membahas tindak lanjut hasil inventarisasi dan identifikasi bidang tanah yang terdampak penambahan lahan Jalan Tol Semarang–Demak Seksi I.
Hari Agraria 2025, Menteri Nusron Wahid Tegaskan Pembangunan Tak Boleh Hanya Berorientasi Investasi
Menurut Menteri Nusron, program Reforma Agraria memiliki peran sentral dalam menjawab persoalan ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah di Indonesia.
Dukung Perekonomian Nasional, Layanan Pertanahan ATR/BPN Sumbang Rp576 Triliun hingga 2024
Menteri Nusron menegaskan bahwa tanah dan ruang tidak otomatis melahirkan kesejahteraan tanpa penanganan yang tepat.