Mereka mendiskusikan sejumlah tantangan teknis dalam proses pendaftaran sita jaminan, termasuk kendala terkait sertifikat elektronik, dokumen pendukung, dan kelancaran administrasi.
Admin657 Pos
Dukung Perluasan Investasi, Kantah Semarang Lakukan Cek Lapang untuk PKKPR PT KIW
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Berusaha yang diajukan oleh PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW).
Kantor Pertanahan Semarang Gandeng KUA Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf
Analis Hukum Pertanahan, Yeny Ike Anggraeny, menerima perwakilan KUA di ruang kerja Seksi Penataan dan Pemberdayaan.
Dorong Layanan Digital, Wamen ATR/BPN Tekankan Tiga Kunci Kolaborasi dengan IPPAT
Wamen Ossy memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran PPAT, yang dinilainya berada di garda terdepan dalam mendukung tertib hukum pertanahan.
Demi Lestarikan Warisan Leluhur, Kementerian ATR/BPN Dorong Sertifikasi 822 Hektare Tanah Ulayat Sumba Timur
Upaya ini difokuskan di Desa Tandula Jangga, Kabupaten Sumba Timur, yang dikenal kental dengan budaya dan pemandangan rumah adat Uma Mbatangu.
Perkuat Kualitas Layanan, Kantah Semarang Ikuti Evaluasi Kinerja BPN Se-Jawa Tengah
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, Rudi Prihantoro, bersama jajaran pejabat pengawas, hadir dalam forum ini untuk memonitor dan mengevaluasi capaian kinerja.
Pastikan Transparansi, Kantah Semarang Koordinasi Pengadaan Tanah Tol Semarang–Demak
Rapat ini fokus membahas tindak lanjut hasil inventarisasi dan identifikasi bidang tanah yang terdampak penambahan lahan Jalan Tol Semarang–Demak Seksi I.
Hari Agraria 2025, Menteri Nusron Wahid Tegaskan Pembangunan Tak Boleh Hanya Berorientasi Investasi
Menurut Menteri Nusron, program Reforma Agraria memiliki peran sentral dalam menjawab persoalan ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah di Indonesia.
Dukung Perekonomian Nasional, Layanan Pertanahan ATR/BPN Sumbang Rp576 Triliun hingga 2024
Menteri Nusron menegaskan bahwa tanah dan ruang tidak otomatis melahirkan kesejahteraan tanpa penanganan yang tepat.
ATR/BPN Tawarkan Akselerasi 300 RDTR Digital Tahun 2026, Permudah Izin Bisnis dan Genjot Pertumbuhan Ekonomi
Kementerian ATR/BPN sendiri telah menargetkan total 2.000 RDTR di seluruh Indonesia terintegrasi dengan sistem OSS sebagai upaya berkelanjutan untuk mempermudah urusan KKPR.