Dasco memastikan dengan batalnya pengesahan itu, aturan dalam pendaftaran calon kepala daerah di Pilkada 2024 merujuk pada hasil putusan MK.
Lihat Berdasarkan Tanggal
DPRD Jateng Kritik Keras Dugaan Larangan Jilbab di Paskibraka 2024
Pria yang akrab disapa Hadi ini juga menyerukan semua Paskibra Jawa Tengah baik di level Nasional dan daerah untuk terus mengenakan Jilbabnya.
Tingkatkan Mutu Pendidikan, JSIT Jateng TFT Bedah Standart Kompetensi Lulusan
SIT Indonesia Wilayah Jawa Tengah melalui Bidang Penjaminan Mutu bertekad terus berikhtiar meningkatkan mutu sekolah-sekolah islam terpadu yang tergabung dalam JSIT Indonesia.
Gema Keadilan Jateng: Pelarangan Jilbab Paskibraka Putri Bertentangan dengan Pancasila dan Langgar HAM
Agung BM meminta agar SK Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 dicabut dan Kepala BPIP harus diganti karena terbukti telah melanggar sumpah jabatan dengan terang-terangan melecehkan Pancasila
Polling Siapa Kepala Daerah Kota Semarang Pilihanmu?
Siapa kira-kira diantara tokoh di bawah ini yang cocok jadi Wali Kota/Wakil Wali Kota Semarang pilihanmu?
Semarak HUT RI Warga Kabupaten Semarang, Harmoni dalam Kebersamaan dan Kreativitas
Masing-masing berusaha menampilkan kreativitas dalam seni olah suara dan koreografinya, sehingga membuat para juri agak kebingungan.
Bimtek Penyusunan Instrumen Penelitian Bagi Personel AKPOL, Bentuk Pengabdian Masyarakat Prodi PEP UNNES
Kegiatan yang dilaksanakan tanggal 9 sampai dengan 12 Juli 2024 bertempat di Gedung Graha Cendekia Kompleks Akpol Semarang.
KPK Dorong Partisipasi Aktif Masyarakat Kawal Pilkada 2024 di Jateng
Sejak 2004 hingga 2023, KPK sendiri telah menangani perkara tindak pidana korupsi yang menyandung kepala daerah, dengan total mencapai 185 perkara, terdiri dari 25 Gubernur dan 163 Walikota/Bupati.
Hadir di Semarang, KPK Bekali Pelatihan Jurnalistik dan Produksi Konten Kreatif Antikorupsi
Media dan masyarakat sebagai mitra KPK diharapkan secara bersama dapat membangun dan memelihara nilai-nilai antikorupsi, melalui pemberitaan serta konten-konten kreatif di media sosial.
DPRD: Transparansi dari Pemerintah Dibutuhkan Agar PPDB Berjalan Adil dan Akuntabel
Hadi sangat berharap pemerintah transparan dalam sistem PPDB agar di tahun-tahun mendatang PPDB dapat berjalan dengan adil dan akuntabel.